Perlawanan SBSI KSB Terhadap PTAMNT dan PTBHJ Berlanjut di Disnakertrans NTB

KabarNTB, Mataram – Para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumbawa Barat, melanjutkan aksi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, pada Selasa 27 Februari 2018.

Massa SBSI yang pada 21 Februari lalu start dengan berjalan kaki dari KSB menuju Mataram, tiba di Disnaker NTB sekitar pukul 10.30 wita pagi tadi dengan berjalan kaki dari Asrama mahasiswa KSB di Mataram. Mereka langsung menggelar spanduk dan berorasi di pintu gerbang kantor.

Selang beberapa saat, massa SBSI diterima oleh Sekretaris Disnaker NTB, H Musta’in dan Kabid Pengawasan, Syarif Lutfie.

Dalam pertemuan itu, massa SBSI menyerahkan petisi gang ditujukan kepada Disnakertrans NTB. Petisi dimaksud, berisi enam point, yakni mendesak Pemprov NTB melalui Disnakertrans untuk segera mengambil langkah cepat dan tegas atas sikap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) yang telah merumahkan pekerja (12 Februari 2018). Karena tidak memiliki kejelasan waktu (kapan selesai dirumahkan) dan tidak ada jaminan semua kewajiban perusahaan (gaji, tunjangan, akses dll) tetap dilaksanakan. Atau berusaha dengan segala upaya agar pekerja yang dirumahkan untuk dipekerjakan kembali.

Aksi protes massa buruh SBSI KSB di pintu gerbang kantor Disnakertrans NTB, selasa (27/2)

Mendesak Disnakertrans NTB untuk bersikap tegas, jelas dan tangkas untuk menjadi pihak yang memberikan perlindungan / jaminan atas keberlangsungan pekerja yang masih bertahan di PTAMNT.

Mendesak pengawas tenaga kerja untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan ketenagakerjaan di PTAMNT, termasuk perlakuan PTAMNT terhadadap PK SBSI PTAMNT dan penerapan PKB 2017 – 2018.

Mendesak Disnakertrans NTB untuk mengingatkan PTAMNT untuk membangun HI (hubungan industrial) yang baik di Batu Hijau, bukan intrik-intrik yang jahat, terstruktur sistematis dan masif.

Mendesak Disnakertrans NTB untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pengawas tenaga kerja di balai pengawas Pulau Sumbawa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus PTBHJ (Buni Harapan Jaya) karena telah terang-terangan melakukan pemeriksaan dengan tidak baik atau menyalahi SOP penanganan persoalan ketenagakerjaan.

Mendesak Disnakertrans NTB untuk mengawasi dan mendorong agar PTBHJ melaksanakan semua kewajibannya, seperti membayar upah lembur atas kelebihan jam kerja serta mempekerjakan kembali pekerja yang telah di PHK secara sepihak.

Petisi yang disampaikan SBSI itu langsung ditandatangani oleh Sekretaris dan Kabid Pengawasan Disnakertrans NTB.

Juru bicara SBSI KSB Jayadi, mengatakan SBSI memberi deadline sampai besok (Rabu 28 Februari 2018) bagi Disnakertrans untuk menindaklanjuti isi Petisi dimaksud.

“Dalam pertemuan tadi, pihak Disnakertrans berjanji terkait masalah RTK yang dilaksanakan oleh PT AMNT akan segera ditindaklanjuti,” ujar Jayadi.(EZ)

iklan

Komentar