KabarNTB, Sumbawa — Wakil Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah meminta seluruh camat untuk aktif mengupdate data kemiskinan di wilayahnya masing-masing. hal itu disampaikan Wabup, dihadapan seluruh camat pada acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2018 di lantai III kantor Bupati Sumbawa Selasa 13 Februari 2018.
Menurut Wabup, pentingnya peran aktif camat untuk meng update kemiskinan di wilayahnya bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan benar-benar
“Update data kemiskinan di masing – masing wilayah kecamatan sangat penting dalam upaya mengetahui program apa saja yang digelontorkan Pemerintah Pusat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan masyarakat sejak proses perencanaa. Karena pembangunan harus berangkat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya.
Dalam hal ini, Wabup berharap, Sesuai dengan tema pembangunan daerah Tahun 2019 yaitu pemerataan pembangunan, pengembangan investasi produk unggulan serta penguatan sistem inovasi daerah menuju Sumbawa hebat dan bermartabat.
Tentu semua itu dapat terwujut jika adanya dorongan partisipasi aktif dari perangkat daerah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan untuk menjadi garda terdepan pelayanan publik, untuk senantiasa mendorong percepatan pemerataan pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan.
“Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD) sedang dan terus konsisten melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan, sehingga data penduduk miskin di kabupaten Sumbawa dapat lebih akurat dan up to date,” imbuhnya.
Demikian juga, partisipasi yang sama diharapkan dalam mendorong geliat inovasi sampai ke tingkat desa, melalui lomba inovasi daerah agar lebih akseleratif pada Tahun 2019. Karena sistem inovasi daerah dapat melahirkan inovasi-inovasi yang dapat berkompetisi di Tingkat Provinsi maupun Nasional.
“Saya berharap kedepan semua pihak dapat bekerjasama yang baik, terutama pada tahun 2019 mendatang, dimana pemerintah memiliki 2 agenda besar yang digagas dan perlu diwujudka yaitu, pembangunan Rumah Sakit yang representatif dan pasar induk atau pusat distribusi,” sebutnya.
Forum Konsultasi Publik tersebut diharapkan dapat menggali masukan dan saran yang konstruktif dan inovatif khususnya terkait kebijakan pembangunan daerah tahun 2019, sehingga target-target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai dengan baik.(JK).
Komentar