KabarNTB, Mataram – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat berencana melakukan penataan bangunan di kawasan Bisnis Cakranegara.
Rencana tersebut disampaikan kepada Plt. Wali Kota Mataram, dalam sebuah pertemuan yang digelar di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram pada Kamis (01/03/18).
Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh OPD terkait, camat dan lurah di wilayah yang akan mendapat penanganan tersebut berisi pemaparan tentang profil kegiatan fisik yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
Perwakilan Satker memaparkan, sesuai RTRW Kota Mataram tahun 2011-2031, Cakranegara akan dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa skala internasional. Selain dekat dengan dua obyek wisata, Taman Mayura dan Pura Meru, di Cakranegara juga terdapat bangunan-bangunan kuno yang harus tetap dilestarikan.
“Saat ini Satker telah memiliki anggaran sebesar lima Milyar Rupiah untuk memulai pekerjaan penataan tahap pertama, yang direncanakan di sekitar perempatan Cakranegara,” paparnya.
Sekitar 25 meter seputar perempatan Cakranegara menurut rencana akan ditata seperti yang dapat ditemui di Jalan Malioboro Yogyakarta, dengan penataan utama pada pedestrian dan parkir kendaraan bermotor.
“Meski rencana sudah cukup matang, dibutuhkan pula dukungan sekaligus masukan dari Pemerintah Kota Mataram,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan, pada dasarnya Pemkot sangat mengapresiasi rencana penataan kawasan bisnis Cakranegara. Apalagi dengan konsep kota modern yang ditawarkan, diyakini Mohan akan sangat baik bila dapat diterapkan di kawasan tersebut.
Namun demikian, Mohan mengakui bahwa karakteristik para pedagang di wilayah tersebut cukup berbeda dengan di wilayah lain. Selama ini para pedagang di kawasan tersebut cenderung resisten pada penataan-penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram.
“Permasalahan sebenarnya bukan pada pemilik toko, melainkan justru para pedagang di sektor informal yang sangat sulit untuk menerima program penataan wilayah. Belum lagi di wilayah Cakranegara, masing-masing koridor sudah sangat sempit,” jelasnya.
Karena itu, Mohan meminta agar sebelum memberikan dukungan ataupun persetujuan, pihaknya diberikan waktu untuk mencerna dan melakukan pertimbangan terlebih dahulu.
Beberapa persoalan seperti persoalan sosial yang mungkin akan terjadi, akan dibicarakan secara terbatas terlebih dahulu dengan OPD terkait agar dapat diperoleh jalan keluar yang terbaik. Serta dapat pula ditentukan langkah-langkah apa yang bisa diambil agar penataan dapat dilakukan tepat waktu, mengingat pekerjaan penataan mestinya akan dimulai pada akhir bulan Maret 2018.
“Pada intinya kami mendukung sepenuhnya. Tapi beri kami waktu untuk menentukan langkah-langkah pendahuluan, sambil kita mencari jalan keluarnya. Karena untuk bisa memastikan semua berjalan sesuai keinginan pasti ada hal yang harus diselesaikan dulu,” tutup Mohan.(By)
Komentar