Di Pra Musrenbang, Wabup Minta Semua SKPD Fokus Pada Pemerataan Pembangunan

KabarNTB, Sumbawa – Wakil Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk fokus pada program prioritas pemerataan pembangunan.

Dihadapan seluruh kepala SKPD, camat dan kepala desa pada acara pra musrembang penyusunan RKPD tahun 2019 di Kantor Bupati Sumbawa Senin 26 Maret 2018, Wabup mengatakan sebagai bagian proses penyusunan RKPD 2019, kegiatan Pra-Musrenbang diharapkan dapat berlangsung secara transparan, partisipatif dan akuntable.

Wabup berharap agar semua perangkat daerah lebih memfokuskan program-kegiatan prioritas, terutama berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan menurut Wabup dapat dilihat dari perspektif kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan perspektif kewilayahan.

Dalam rangka memperbaiki distribusi kesejahteraan masyarakat, pemerintah mendorong peningkatan taraf penghidupan dengan fokus sasaran kelompok masyarakat dalam rentang 40 persen terbawah.

“Upaya pemerintah dimaksud adalah mendorong peningkatan kualitas hidup melalui penyelenggaraan pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan kesejahteraan sosial secara terjangkau dengan kualitas yang merata,” jelasnya.

Upaya-upaya terpadu lintas sektor juga harus dirumuskan secara matang terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Disamping itu, pemerintah daerah juga terus mengupayakan pemerataan infrastruktur wilayah dan menjaga agar suasana tetap kondusif. Pemerataan pembangunan juga harus diupayakan melalui pengembangan produk unggulan sesuai potensi ekonomi wilayah setempat.

Oleh sebab itu, Wabup meminta agar keberadaan pengusaha pemula, usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi bisa difasilitasi untuk dapat mengembangkan produk unggulan yang ada di wilayah masing-masing.

“Pemerintah juga harus mendorong berbagai inovasi yang dikembangkan masyarakat dan perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerjanya,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbawa, H Iskandar, mengatakan dari hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Forum Lintas Perangkat Daerah yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Maret 2018 yang lalu, ada beberapa catatan penting yang perlu disampaikan.

Misalnya, usulan prioritas Mesrenbang kecamatan yang pada tahun lalu relatif baik, namun pada tahun 2018 masih terjadi usulan-usulan Musrenbang yang belum sepenuhnya menggambarkan prioritas Kecamatan, baik dari aspek kewenangan, prioritas penanganan, volume maupun anggarannya.

Dari hasil Musrenbang kecamatan untuk RKPD 2019, diperolah total usulan Musrenbang kecamatan sebanyak 1.983 usulan. Dan dari total usulan tersebut ada 752 usulan yang sudah terverifikasi oleh kecamatan dan Perangkat Daerah pada Forum Lintas Perangkat Daerah.

“752 usulan tersebut terdiri dari 325 usulan berada pada domain bidang ekonomi, 184 usulan domain bidang sosial budaya dan 243 ususlan domain infrastruktur,” ungkapnya.(JK)

iklan

Komentar