FPPK Menduga Air Sumur Warga Tercemar Limbah B3 PLTD

KabarNTB, Sumbawa – Massa LSM yang tergabung dalam Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) menduga air sumur warga Labuhan Sumbawa telah tercemar oleh limba B3 dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PT PLN yang beroperasi di wilayah itu.

Ketua FPPK Abdul Hatap, dalam hearing dengan pihak PLTD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang difasilitasi DPRD Sumbawa, Selasa 20 Maret 2018, memaparkan, kondisi air sumur warga tampak berwarna, sehingga tidak lagi bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kondisi jauh berbeda dengan kondisi air sumur warga tiga tahun yang lalu,” ujarnya.

Dari hasil investigasi yang dilakukan FPPK di wilayah Dusun Pasir, katanya, sudah ada dampak negatif yang dirasakan warga. Hatap menyatakan warga di dusun tersebut mengeluhkan gatal-gatal. Karena itu warga lebih memilih membeli air bersih daripada menggunakan air sumur.

Hearing antara FPPK dengan PLTD dan DLH yang difasilitasi DPRD Sumbawa

“Kondisi ini sudah tentu membuat masyarakat terbebani lantaran harus membeli air untuk kebutuhan sehari-harinya,” ungkap Hatap.

Dikatakannya, sebelumnya pihak PLTD bersama warga sekitar sudah menyepakati, bahwa pihak PLTD bersedia memberikan air bersih dari PDAM kepada warga sekitar. Namun kesepakatan tersebut hingga hari ini tidak kunjung direalisasikan.

“Karenanya masyarakat saat ini mengingginkan pertanggungjawaban pihak PLTD seperti yang dijanjikan kepada warga,” tegas Hatap.

Kepala DLH Sumbawa, Sigit Whiratsongko dalam kesempatan tersebut mengatakan, sejauh ini pihak PLN tidak pernah membahas tentang limbah B3.

“Dan jika adap-un, itu akan ada ijin tersendiri termasuk Amdal dan paling rendah ijin SPL,” sebut Sigit.

Terkait dugaan pencemaran itu, DLH, kata Sigit, telah menurunkan tim untuk menguji sampel air sumur. Ada dua sampel sumur yang diperiksa. Pembandingnya adalah sumur kontrol PLTD.

“Tentu dengan beberapa kriteria parameter sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, DLH Sumbawa Hj. Rahmawati, menyatakan uji laboratorium terhadap limbah PLTD pada Januari 2018, menggunakan sample satu liter air limbah di dalam botol dengan parameter kunci pertama adalah TOC dan yang kedua adalah minyak lemak.

Uji laboratorium itu menunjukkan hasil 20.85 Mgl dari persyaratan baku mutu yang diperbolehkan terhadap lingkungan 110 Mgl. Kemudian minyak lemak pada angka 3.6 dari nilai 15 (persyaratan baku mutu sesuai Permen LH Nomor 8 tahun 2019 lampiran tiga).

Selanjutnya, hasil uji laboratorium yang dilakukan pada Februari 2018 dengan catatan sample dan parameter yang sama. Hasilnya menunjukkan 6.02 Mgl dari yang maksimal 110 Mgl yang diperbolehkan berada dalam lingkungan berdasarkan Permen LH Nomor 8. Kemudian minyak lemak bernilai kurang dari 1 dari maksimal yang diperbolehkan berada di lingkungan 15 Mgl.

Sedangkan pemantauan terhadap air sumur penduduk yang dilakukan di dua titik menunjukkan hasil, semua berada di bawah ring baku mutu lingkungan sesuai dengan Permen LH dan Permenkes. Dengan catatan bahwa terdapat parameter bakteriologi atau mikrobiologi yang memang pada status baku air kelas 1 dan 2 sudah tidak memenuhi. Maka masuk dalam kategori baku mutu air kelas 3 dengan nilai 5.800 dari Koloni/100 Ml.

“Dengan angka tersebut masih di bawah ambang batas baku mutu, hanya saja bakteri memang menunjukkan kelas air pada sumur penduduk tidak berada pada baku mutu untuk air minum. Tetapi berada pada kategori air kelas 3. Artinya tidak dapat dikonsumsi,” jelas Hj Rahmawati.

Terkait hal itu, Manager PLTD Labuhan Abdul Muqsit menyampaikan, salah satu syarat berdirinya PLTD, semua sudah lulus uji. Termasuk masalah pengelolaan limbah yang sesuai standar dan diperkuat dengan hasil uji lab DLH.

Sementara terhadap tuntutan masyarakat untuk difasilitasi dengan air bersih dari PDAM, ia meminta jedah waktu hingga akhir Maret untuk diputuskan.

“Karena kami harus berkoordinasi dengan PLN Sektor Tambora tempat PLTD Labuhan bernaung,” katanya.(JK)

iklan

Komentar