KabarNTB, Sumbawa Barat – Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019, diharapkan mengatasi persoalan daerah, memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, pada pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019, Kamis 22 maret 2018, mengatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggung jawaban APBD, pelaksanaan APBD dan perencanaan kerja pembangunan mesti berjalan pararel. Karena itu Musrenbang penyusunan RKPD sangat penting.
Musrenbang penyusunan RKPD 2019 mengusung tema ‘’Pemantapan Usaha Ekonomi dan perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan’’ dengan harapan visi misi Pemerintah KSB akan tercapai.
Diungkapkan Bupati, pertumbuhan ekonomi KSB tahun 2017 pada level 7,14 persen dan mencapai IPM tertinggi di antara delapan kabupaten di Provinsi NTB. Data BPS terbaru, angka kemiskinan di KSB tahun 2016 pada angka 15,96 persen atau turun sebanyak 0,54 persen dari jumlah sebelumnya 16,50 persen.
Bulan Maret ini, kata bupati, BPS tengah melakukan survei untuk menentukan angka kemiskinan tahun 2017. Hasil survei tersebut akan dirilis pada awal tahun 2019 mendatang.
Menurut Bupati, kemiskinan di KSB adalah penyakit masyarakat. Jika dilihat secara riil, dari hasil verifikasi dan validasi bersama agen PDPGR kemudian dideklrasikan mulai di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, jumlah riil warga yang mengaku miskin dan memang miskin hanya 3,32 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 1.586 kepala keluarga atau 4.483 jiwa.
“Pemerintah KSB akan fokus mengintervensi warga ini. Bahkan akan dibuatkan rekening khusus bagi warga ini untuk mendapat uang santunan maksimal Rp. 200 ribu per bulan. Tentu pemerintah desa juga diharapkan melalui APBDes mengintervensi masing-masing warganya,” jelas bupati.
Sektor infrastruktur sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, juga akan ditingkatkan. Bandara Sekongkang untuk konektivitas antar wilayah akan dikembangkan bersama PT. AMNT. Perusahasn itu tidak lama lagi akan mengoperasionalkan Bandara Sekongkang Dermaga Labuhan Lalar.
Sementara Dermaga umum di Benete akan ditutup. Dermaga Benete difokuskan untuk kebutuhan industi. Di sektor kelistrikan, kata bupati, investor Korea Selatan telah mensurvei kondisi laut di Labuhan Lalar. Rencananya, di lokasi tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut.
“Untuk pertanian, mudah-mudahan Bendungan Bintang Bano akan di resmikan Presiden pada Harlah KSB ke-15 tahun ini. Disamping bendungan, jaringan irigasi juga dibangun mendampingi proyek bendungan ini,” imbuh Bupati.
Kegiatan Musrenbang itu dihadiri oleh seluruh pejabat SKPD lingkup Pemda, Camat dan Kepala Desa, serta kepala Bappeda NTB, Ridwansyah.(EZ)
Komentar