KabarNTB, Mataram – Polemik internal Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, masih berlanjut. Hingga sekarang masih terjadi dualisme kepemimpinan (ketua) di lembaga tersebut antara Faozan Zakariah dan Abdul Hadi Faizal.
Upaya mediasi yang dilakukan oleh Sekda NTB, H Rosyadi Sayuti dengan memanggil semua pengurus juga menemui jalan buntu. Justeru langkah yang diambil Sekda menjadi sorotan.
Ketua Komisi III DPRD NTB, H Johan Rosihan, menuding Sekretariat Daerah, melalui Sekda terlalu mengintervensi persoalan yang semestinya bisa diselesaikan di internal lembaga yang bertugas mempromosikan pariwisata daerah itu.
Kata Johan, semestinya Sekda tidak usah terlalu ikut campur. Apalagi langkah Sekda yang menunjuk Faozan Zakariah dengan alasan diback up oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi karena sejalan dengan pengembangan wisata halal, bukan menyelesaikan masalah, justeru semakin menimbulkan kegaduhan.
“Memang kenapa kalau diback up TGB? Suruh pak Sekda belajar dari kasus BPR NTB. Akibat intervensinya, gagal merger sampai now dan bukan hanya gagal tapi jadi berantakan,” cetus Johan, di Mataram, Kamis 26 April 2018.
Politisi Dapil V (KSB – Sumbawa) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyinggung apa yang menjadi preferensi Sekda bahwa, Ketua BPPD harus bisa berbahasa Arab, memang penting. Tetapi kriteria yang lain jangan sampai dilupakan, karena wisatawan yang datang ke NTB bukan hanya dari negara Timur Tengah.
Jika bicara bahasa, katanya, semua pelaku wisata di dunia tidak ada yang terkendala mengenai bahasa, mereka semua mengerti bahasa Inggris, artinya bukan hanya bahasa Arab seperti alasan Sekda.
Karenanya, Ia berpendapat posisi Fauzan Zakaria yang ditempatkan sebagai wakil ketua dinilai sudah bagus.
“Jangan langsung mau jadi pemimpin, belajar dulu lah jadi ‘tukang jualan’ di dunia pariwisata,” kata politisi yang dikenal vokal ini.
Dirinya meminta supaya wisata halal jangan dipolitisasi untuk melegalkan orang tertentu demi menduduki posisi tertentu seperti yang terjadi ditubuh BPPD NTB saat ini.
Esensi wisata halal, tambahnya, bukan pada bahasa, tapi lebih kepada kesiapan produk serta jasa yang akan disajikan terhadap wisatawan. Jika konsen pada wisata halal, maka Pemprov NTB harusnya membuat kebijakan produk wisata halal.
“Contoh kecil, coba masuk salah satu Mall terbesar di NTB, masih banyak gerai-gerai yang belum ada sertifikat halalnya. Begitu juga jika berkunjung ke pantai Ampenan, apakah ketika tiba waktu maghrib, aktivitas disana dihentikan sejenak untuk sholat? Yang kita tekankan, bagaimana kesiapan destinasi wisata benar-benar mencerminkan wisata halal itu sendiri,” pungkasnya.(By)
