Gempa Lombok, TGB : Dalam Dua Minggu Minimal 10.000 Rumah Rusak Berat Harus Sudah Dapat Bantuan

KabarNTB, Mataram – Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang – TGB) menggelar rapat terbatas dengan sejumlah kepala OPD Lingkup Pemprov NTB untuk membahas sejumlah langkah untuk penanganan pasca gempa, termasuk upaya mempercepat pemulihan para korban terdampak. Rapat terbatas itu dilaskanakan di Musholla Pendopo Gubernur NTB, Rabu 15 Agustus 2018).

Gubernur menyampaikan sejumlah arahan dalam rapat dimaksud, salah satunya, bahwa dalam waktu satu sampai dua minggu ke depan, minimal 10. 000 KK, yang rumahnya mengalami kerusakan berat, harus sudah mendapatkan bantuan.

“Sesuai arahan presiden, setiap rumah yang rusak berat akan mendapatkan dana 50 juta dan rusak sedang 25 juta rupiah,” jelas Gubernur.

Untuk bantuan, Gubernur meminta dilakukan manajemen yang baik dan cepat. Bantuan berupa logistik kata Gubernur, harus didorong lebih cepat itu ke lokasi supaya tidak menumpuk di posko-posko atau di kantor . terakhir, Gubernur menginstruksikan jajaran terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk selalu mengecek harga-harga barang di pasaran.

Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) saat memimpin rapat terbatas tentang langkah penanganan pasca gempa bersama para kepala SKPD

“Intinya tidak boleh ada kenaikan harga bahan pokok dan bangunan,” Tegas TGB.

Selanjutnya, gubernur meminta seluruh pihak untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Khususnya, terkait dengan munculnya sejumlah statement yang tidak berdasarkan sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, isu terkait dengan gempa susulan dengan skala yang lebih besar. Gubernur meminta masyarakat untuk mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh BMKG.

“Berikan informasi-informasi yang menenangkan dan tentu kita harus membangun bagaimana mental mereka supaya tidak terus ada pada kondisi kondisi yang labil secara mental,” jelas Gubernur.

Arahan kedua adalah terkait rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat. Meskipun masa tanggap darurat sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 mendatang. Namun, rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut jauh lebih penting dan membutuhkan sumber daya yang menunjang proses tersebut.

Keakuratan data para korban, terutama menyangkut jumlah rumah yang mengalami kerusakan menjadi arahan ketiga gubernur. Gubernur meminta jajaran BPBD dan Dinas Sosial Prov. NTB untuk mendata rumah masyarakat terdampak sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Data tersebut lanjut Gubernur kemudian dikoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial Kota/kabupaten terdampak. Sehingga, data yang masuk betul-betul ril dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, sarana-sarana umum, seperti sarana kesehatan dan pendidikan akan segera dilakukan perbaikan. Termasuk pembersihan-pembersihan pusat-pusat kota. “Pasar-pasar dan pertokoan dijadikan prioritas untuk dibersihkan, agar aktivitas ekonomi itu kembali normal,” jelasnya.

Gubernur juga meminta BPBD, Dinas Sosial, PU dan stakeholders terkait lainnya untuk melakukan penggalangan kepada kelompok masyarakat dan pemuda, sebagai upaya partisipasi mereka membantu pemulihan. Langkah tersebut menurut Gubernur menunjukkan kepedulian kepada para korban. Sehingga para relawan yang datang dari luar daerah tidak merasa sendiri. Namun juga dibantu oleh masyarakat dan pemuda setempat. “Kemandirian itulah yang diingin dilihat oleh publik, termasuk juga untuk pembersihan tiga Gili dan pantai sepanjang wilayah Senggigi. Sehingga para wisatawan yang datang juga akan lebih merasa nyaman,” jelas TGB.(VR)

 

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.