KabarNTB, Sumbawa – Bupati Sumbawa HM Husni Djibril, menyatakan pelayanan publik yang diberikan langsung Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang merupakan konsep pelayanan yang mengedepankan kedekatan pelayanan kepada publik, perlu dilakukan perbaikan baik dari segi penataan internal (kelembagaan dan penataan sistem manajemen) maupun eksternal (pola hubungan kerja).
Hal itu ditegaskan bupati saat membuka secara Rapat Koordinasi Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah (Kajian Pembentukan dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan), Selasa pagi 23 Oktober 2018 di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa.
Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra dan kinerja pemerintahan dimata masyarakat.
“Melalui kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun dengan baik, sehingga legitimasi pemerintah akan semakin lebih kuat,” kata Bupati.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan pengkajian pembentukan UPTD/B secara komprehensif sesuai kriteria yaitu dengan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu, menyediakan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
Selain itu juga memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat, tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana, tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT, memiliki SOP dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.
Langkah kedua yaitu dengan penyusunan kajian pembentukan UPTD/B dilengkapi dengan Analisis Beban Kerja (ABK) serta Analisis Rasio Belanja Pegawai.
Berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan organisasi yang perlu segera dibenahi, menurut Bupati, adalah pola hubungan kerja, dan memperbaiki pola hubungan kerja tersebut sebagai bentuk integrasi dan keterpaduan program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik.
Kedepan diharapkan terus menjalin komunikasi, koordinasi, sinkronisasi pemerintahan dengan baik dan kontinyu sehingga informasi kebijakan dan program tingkat kabupaten yang ada pada dinas maupun badan.
Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Sumbawa, Ishak, pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan memahami arah kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembentukan dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, serta strategi dan upaya percepatan peningkatan kinerja kelembagaan UPTD/UPTB guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemkab Sumbawa sehingga secara keseluruhan perubahan yang diharpkan dalam reformasi kelembagaan dapat terwujud.
Materi kegiatan meliputi kajian pembentukan dan klasifikasi UPTD, arah dan kebijakan penataan kelembagaan UPTD, dan gambaran umum tugas dan fungsi UPTD/UPTB.(JK)
