Masyarakat Sumbawa Diminta Tidak Terpancing Aksi Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

KabarNTB, Sumbawa — Aksi pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid oleh oknum Banser pada perayaan Hari Santri di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memancing berbagai reaksi keras dan beragam dari berbagai kalangan masyarakat baik itu melalui media sosial maupun dalam bentuk aksi dibeberapa daerah di Indonesia.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten sumbawa (Forkopimda) Sumbawa, meminta masyarakat agar tetap tenang dan jangan mudah terpancing dengan hal-hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Forkopimda dalam konfrensi pers yang berlangsung di Mapolres Sumbawa yang dihadiri Dandim 1607 Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, Kepala Pengadilan Negeri Sumbawa Kepala Kesbangpoldagri, Kalapas klas II sumbawa pada Selasa 23 Oktober 2018, menyatakan, sikap reaktif masyarakat sudah mendekati anarkis dan dikhawatirkan dapat mengganggu kondusifitas daerah.

Khusus di Kabupaten Sumbawa reaksi diakui sudah terlihat, namun masih dalam tataran di media social. Karenanya Pemda Sumbawa bersama TNI dan Polri serta elemen masyarakat lainnya berupaya untuk mengantisipasi guna menjaga daerah ini tetap kondusif dan masyarakat tidak terprovokasi sehingga berbuat anarkis.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol (Inf) Samsul Huda dalam jumpa pers tersebut mengatakan, untuk saat ini oknum Banser yang menimbulkan kegaduhan yang diduga membakar bendera berkalimat Tauhid tersebut telah diamankan dan kini dalam proses pihak Kepolisian Polres Garut.

“Karena itu masyarakat diminta untuk menyerahkan penanganan kasus itu kepada pihak berwenang,” ucapnya.

Menyongsong penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan legislative dan presiden, diharapkan seluruh elemen masyarakat agar senantiasa menjaga dan mensukseskan pesta demokrasi itu dengan tetap mempertahankan kondusifitas.

“Demikian juga dengan segala macam berita dan informasi yang belum tentu kebenarannya agar diabaikan karena akan memecahkan belah persatuan,” tegas Dandim.

Hal senada dikatakan Kapolres Sumbawa AKBP Yusuf Sutejo. Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan kejadian di Garut.

“Serahkan semua itu kepada aparat hukum karena hukum adalah panglima tertinggi di republik ini. Sementara hal-hal yang berpotensi terjadinya kerawanan keamanan dapat diantisipasi dan diminimalisasi sedini mungkin,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata pada kesempatan tersebut, memberikan apresiasi kepada TNI/Polri yang begitu sigap dan cepat bertindak agar daerah tetap kondusif.

Keamanan daerah sangat dibutuhkan karena daerah yang kondusif dapat mendatangkan investasi yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Ini juga menjadi tanggung jawab bersama.

“Kami percaya bahwa masyarakat Sumbawa memiliki pikiran yang dewasa dan tidak mudah terpengaruh dengan kejadian di Garut,” imbuhnya.

Kepala Kesbangpoldagri Sumbawa, H Yahya Adam menyatakan, Pemda akan segera menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait sebagai sikap pemerintah dalam menjaga masyarakatnya agar tidak terpancing dengan kejadian di Garut.(JK)

Pemerintah Segera Canangkan Darurat Hutan

Kabar NTB, Sumbawa- Mengantisipasi maraknya perambahan hutan dan terkikisnya daerah penyangga air di Kabupaten Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata memintah eksekutif segera mencanangkan darurat hutan. Sebab sejauh ini, kegiatan perladangan liar terpantau semakin marak dan mulai memasuki daerah-daerah rawan seperti daerah hulu yang menjadi daerah sumber mata air.

Dalam hal pemerintah dalam hal ini harus sesegera mungkin mencanangkan darurat kehutanan. Jika dibiarkan berlarut , maka akan ada kerusakan yang semakin luas terjadi.

Lanjutnya, daerah-daerah selatan yang selama ini menjadi daerah penyangga air seperti Kecamatan Ropang, Lantung dan Labangka, batu lanteh orong telu serta yang lainnya diduga mulai terjadi kegiatan perambahan hutan.
“Daerah-daerah yang menjadi penyanggah air hampir rusak semua, termasuk Ropang, Lantung, Labangka. Wilayah selatan itu tidak boleh ada pembiaran, semua harus tegas,” jelasnya.

Demikian juga terhadap pembukaan hutan yang dilakukan masyarakat pada kawasan hutan dan daerah dengan kemiringan tinggi. Sehingga langkah antisipasi mesti dilakukan secepatnya, sebelum menimbulkan bencana dan kerugian besar. Wilayah perladangan liar yang saat ini dibuka oleh masyarakat, adalah wilayah hutan yang memiliki kemiringan curam. Dan ini sangat beresiko longsor. Terutama daerah hulu sungai.

Kami mengkhawatirkan dimusim penghujang mendatang terjadi banjir dan tanah longsor, “jangan sampai sudah terjadi bencana baru ada tindakan maka akan menyedot anggaran yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bersikap tegas dalam mengambil langkah antisipasi. Terutama pembukaan lahan baru yang termasuk dalam kawasan hutan,” tegasnya.

Dalam hal ini pemerintah propinsi harus bersinergi dengan pemerintahan tingkat bawah untuk melakukan sosialisasi khususnya di wilayah yang dinilai rawan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah harus bersinergi dengan kecamatan, desa, untuk mensosialisasikan tingkat rawan bencana bila perlu ada tindakan nyata untuk melakukan penghentian terhadap peladangan liar. (JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.