KabarNTB, Sumbawa— DPRD Sumbawa meminta Pemprov NTB agar lebih proaktif mengatasi kerusakan hutan Sumbawa akibat pembalakan liar.
Wakil Ketua DPRD Sumbawa H Arachman Alamudi, mengatakan kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa lantaran maraknya pembalakan semakin memprihatinkan. Namun disatu sisi sangat sulit untuk diberantas, terlebih sejak kewenanangan pengelolaan hutan beralih ke pemerintah provinsi.
“Kami meminta pemerintah Provinsi agar lebih aktif turun lapangan untuk melihat kondisi hutan Sumbawa yang semakin hari semakin memprihatinkan,” ujar Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Abi Mang itu, Selasa 30 Oktober 2018.
“Pembalakan ini harus dihentikan. Apapun alasannya tidak boleh diberikan ijin lagi. Provinsi harus mendengar aspirasi dari masyarakat Sumbawa. Silahkan turun dan lihat kondisi hutan Sumbawa saat ini. Sudah tidak ada hutan lagi. kayu-kayu besar sudah tidak ada lagi, bahkan sumber mata air berubah menjadi sumber air mata,” cetusnya.
Abi Mang menegaskan, kendati kewenangan pengelolaan hutan sepenuhnya di Provinsi, tetapi pemerintah daerah juga tidak boleh berpangku tangan.
Sebab masyarakat Sumbawa juga yang dikorbankan.
Apalagi perladangan liar untuk areal penanaman jagung itu sudah tidak lagi memandang tempat, apakah itu layak atau tidak.
“Mestinya ini tidak terjadi, karena ada perda yang mengatur tingkat kemiringan untuk areal penanaman jagung. Pemerintah tidak bisa menutup mata , terutama Camat dan Kades harus pro aktif mengatasi masalah ini,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Sumbawa berkaca dari Kabupaten Bima, dimana hampir tidak ada sejengkalpun tanah yang tidak ditanami jagung.
“Betul Jagung adalah produk yang menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat, tapi nilai kerusakannya jauh lebih besar,” ucapnya.
Ia menyentil keluhan terkait debit air yang terus menurun dari 600 liter per detik turun menjadi 200 liter per detik di sumber air baku Semongkat.
“Ini sudah lampu merah bagi kita, jangan sampai generasi mendatang menyalahkan kita dan hanya menerima sebuah cerita,” tegas Abi Mang.(JK)
Komentar