KabarNTB, Mataram – Kunjungan kerja ke luar negeri yang dilaksanakan sejumlah anggota DPRD NTB di penghujung masa jabatannya beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan dan dikritik berbagai pihak.
Bahkan Kunker tersebut menjadi salah satu point yang disuarakan cukup keras dalam aksi demo sejumlah element masyarakat di depan kantor DPRD NTB, Kamis 29 Agustus 2019 bertepatan dengan rapat paripurna penetapan APBD NTB 2020.
Namun kalangan DPRD membantah Kunker tersebut tanpa hasil bagi daerah. Wakil Ketua DPRD NTB, TGH Mahally Fikri menyatakan Kunker anggota dewan ke sejumlah negara itu membawa hasil yang positif sekaligus menjadi kabar baik bagi NTB dan Indonesia umumnya. Para legislator mendapati sejumlah peluang di berbagai negara yang dikunjungi dan berharap bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB.
“Perjalanan dinas luar negeri ke beberapa negara, antara lain Turki, Swiss, Italia, Belanda, Belgia dan Australia yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019, ada beberapa hasil yang diperoleh,” kata Mahally Fikri dalam rapat paripurna terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja DPRD NTB Masa Jabatan 2014-2019, Jum’at 30 Agustus 2019.

Hasil dimaksud, ungkap politisi Demokrat itu, antara lain, Pemerintah Swiss membuka lowongan kerja sebanyak 100 orang bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di berbagai sektor di negara tersebut, dengan salah satu syaratnya adalah menguasai minimal dua bahasa mayoritas dari 4 bahasa yang digunakan di Swiss yaitu bahasa Jerman, Prancis, Italia dan Romansch.
Pemerintah Swiss juga membuka peluang beasiswa bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yang berkualitas di Swiss.
“Pemerintah daerah dapat menindaklanjuti kerjasama melalui upaya pembentukan Sister City antar Provinsi NTB dengan Wilayah Bern di Swiss,” sebutnya.
Peluang juga ada di Italia. Pemerintah setempat, melalui Duta Besar RI di Roma membuka peluang kerjasama bidang pariwisata dan UMKM. Termasuka kata Fikri, bagaimana tata museum yang baik dan benar.
Sedangkan di Belgia, Kedutaan Besar RI disana memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan promosi pariwisata di Paira Daiza Belgia yang diselenggarakan setiap tahun.
“Di Turki, 16 persen kebutuhan energi pemerintah Istanbul berasal dari pengelolaan limbah / sampah. Hal ini menjadi tanda adanya potensi kerjasama pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS),” sebut Mahally Fikri.
Penduduk Istanbul kata dia berjumlah 25 juta jiwa dan wisatawan yang berkunjung mencapai 40 hingga 50 juta orang per tahun. Ini menunjukkan bahwa Istanbul Turki sangat potensial menjadi negara tujuan promosi wisata NTB.
Kelebihan lain Turki adalah biaya kuliah tidak mahal (murah) dan banyak tawaran program beasiswa, sehingga berpeluang untuk membuka kerjasama pengembangan SDM.
“Peluang membuka lapangan kerja di Turki untuk tenaga kerja skill (memiliki keterampilan) sangat besar, terutama di bidang pariwisata (hotel, restoran dan biro travel),” kata Wakil Ketua DPRD NTB itu.
“Turki Air Line telah membuka jalur penerbangan Istanbul-Bali dan diharapkan pemerintah provinsi NTB dapat mengambil peluang ini. Sehingga wisatawan dari Turki banyak yang berkunjung ke NTB, khususnya ke Pulau Lombok sekaligus meningkatkan promosi,” tambahnya.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu juga menyinggung soal biaya Kunker ke Luar Negeri tersebut. Dimana semuanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
“Adapun maksud dari kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, antara lain pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi,”.
“Kemudian mengupayakan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi dan standar yang dibutuhkan oleh negara tujuan,” tegasnya.
Selain itu juga dimaksudkan untuk memperkenalkan dan memberikan informasi ke negara tujuan tentang potensi budaya dan pariwisata serta peluang usaha bidang pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Termasuk melakukan studi banding terhadap berbagai sektor untuk membuka wawasan yang bersifat global,” demikian TGH Mahally Fikri.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan para Kepala OPD, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.(VR)






