KabarNTB, Sumbawa Barat – Meski menjadi kabupaten dengan progress tertinggi dalam rehab rekon rumah korban gempa dari seluruh daerah terdampak di NTB, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap belum seluruhnya menerima pencarian dana bantuan korban gempa dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berbicara dalam forum Yasinan (Pelayanan Setara dan Inklusi Andalan), Kamis malam 10 Oktober 2019, Bupati HW Musyafirin mengungkapkan, sampai saat ini, KSB baru mendapat kucuran dana bantuan korban gempa sebesar 71 persen dari total Rp 293 miliyar.
Angka 71 persen itu termasuk didalamnya transferan terakhir yang diterima KSB dari BNPB sebesar Rp 40 miliyar. Tetapi progress pembangunan rumah korban gempa di KSB sudah mencapai diatas angka 85 persen.
“Dari 85 persen progress ini, yang menggunakan uang negara (bantuan rehab rekons) hanya 57 persen. Karena progress (85 persen) itu, merupakan progres per 29 September 2019. Sementara uang 40 miliyar masuk per 30 September 2019,” urainya.
“Jadi ada selisih. Bapak sudah bekerja lebih, Bapak sudah bergotong royong, bapak sudah mengebon (berhutang bahan bangunan). Jadi uang 40 miliar ini masuk hanya untuk membayar bon di toko-toko bahan bangunan. Saya minta uang ini segera dihabiskan, bayar bon-bon yang ada, supaya ada kepercayaan para pengusaha (pemilik toko bangunan),” imbuhnya dihadapan para agen PDPGR, Pokmas Plus, kades, lurah, ASN pendampaing dan masyarakat yang hadir di Forum Yasinan.
Karena itu, Bupati meminta para agen, Pokmas Plus, Kepala Desa, lurah dan camat untuk terus bekerja dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat.
“Sembari kami juga mendesak BNPB, agar jangan hanya memberi deadline 25 desember (pembangunan rumah korban gempa harus tuntas), tapi uangnya belum ada. Tapi kondisi ini untuk kabupaten lain. Kalau kita Insya Allah tuntas, kalau semangat ini terus kita jaga,” katanya memotivasi.
Mengenai sisa dana bantuan rehab rekons yang belum dicairkan BNPB untuk KSB sebesar Rp 83 miliyar, Bupati memperkirakan di minggu ketiga bulan oktober ini akan ditransfer lagi. Ia berharap ketika uang tersebut masuk, bisa segera terpakai dan di SPJ-kan. Untuk itu, pemilik rumah bisa mengerjakan dulu, karena pemerintah pasti membayar.
“Nda mungkin nda dibayar. Hanya saja, jika administrasi kabupaten lain belum selesai, maka KSB atau Lombok Timur yang administrasinya sudah selesai divalidasi juga ikut tidak bisa dibayarkan. Sehingga di pertemuan kemarin diwarning, proses validasi disemua kabupaten, minggu depan harus sudah selesai,” terang Bupati.
Bupati mengapresiasi para agen, Pokmas Plus, ASN pendamping, lurah, kepala desa, babinsa, babhinkamtibmas serta semua pihak yang terlibat, sehinga KSB mampu mencetak prestasi dengan progress tertinggi dalam penanganan pasca gempa dari semua daerah terdampak di NTB.(EZ)
Komentar