KabarNTB, Mataram – Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara menggelar dialog interaktif rencana pengelolaan sumber daya lahan pasca-banjir di pulau Sumbawa di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa, 25 Februari 2020.
Dialog digelar untuk sharing dan mencari solusi atas kerusakan ekosistem yang berdampak pada terjadinya bencana akibat aktifitas eksplorasi dan ekspoloitasi sumber daya alam yang meningkat sebagai imbas dari meningkatnya jumlah penduduk, yang dibarengi dengan kebutuhan akan barang dan jasa yang berkualitas juga ikut meningkat.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menegaskan bahwa, pada hakikatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun seiring waktu, tuntutan pembangunan yang dihadapi selalu berubah dan semakin kompleks, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. “Sumber daya yang tersedia, harus kita optimalkan untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas,” tegas Wagub
Ia melanjutkan, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus disikapi dengan komitmen yang kuat dan peran serta seluruh pemangku kepentingan. “Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama, dalam menjaga lingkungan hidup kita yang bersih dan lestari,” ajak Wagub.
Sejak tahun 2017, sambungnya, di Pulau Sumbawa khususnya Bima dan Dompu telah terjadi banjir yang sangat memprihatinkan. Di saat pemerintah sedang mengejar target untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain usaha tersebut telah memberi dampak penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, saya berharap, melalui dialog ini, akan terbangun sinergitas antara pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan upaya pengelolaan sumber daya lahan pasca banjir di Pulau Sumbawa.” pungkasnya.(NK)
Komentar