KabarNTB, Sumbawa Barat – Aliansi Masyarakat Sekongkang (AMS) merasa geram lantaran aksi protes terhadap PT AMNT terkait kebijakan black list karyawan, ada yang ikut menunggangi.
Ketua AMS, Yari Ade Saputra menegaskan AMS menolak kebijakan black list dan mendesak perusahaan untuk meninjau ulang, bila perlu menghapus kebijakan dimaksud. Ia menilai dan menyesalkan lahirnya kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan nilai kearifan lokal itu. “Aksi protes ini, murni sebagai bentuk solidaritas memperjuangkan putra daerah dan mendukung Bupati Sumbawa Barat yang belum lama ini melayangkan surat pada Presdir PT AMNT,” sebutnya.
Karena itu, AMS sambungnya, mengutuk jika ada kelompok atau oknum yang ikut menunggangi aksi dimaksud. “Ini murni tuntutan kami, bahkan segenap anggota aliansi siap berdialog dengan manajemen Amman Mineral sekaligus mengundang masyarakat mendengarkan penjelasan perusahaan soal kebijakan dimaksud,” tukasnya.
Senada dengan Yari, Alvin Beri Putra, salah satu pentolan AMS, menyatakan, kebijakan black list wajar menyita perhatian publik karena erat hubungannya dengan nasib bekerja apalagi ada putra daerah yang masuk dalam gerbong itu.
“Kami fokus pada titik itu saja. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan sembilan tuntutan yang didengungkan atas nama masyarakat Sekongkang. Kalau soal penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility), sudah dirasakan oleh masyarakat setempat dan juga diberikan untuk dikelola kepada pemerintah oleh perusahaan,” terangnya, sembari menambahkan bahwa penyaluran CSR saat ini lebih baik dari sebelumnya.
Sementara itu, Nanang Iswandi, menganggap kehadiran PT AMNT membawa dampak positif. Mereka mengeruk kekayaan alam, tetapi mereka juga memberdayakan masyarakat. Kasarnya, perusahaan tidak menjajah karena memberikan yang setimpal. “Saya mengajak agar kita bersahabat dengan investor. Toh juga tidak identik dengan menggadaikan kemuliaan dan kedaulatan kita. Kami butuh investasi, tetapi tetap menjadi tuan di rumah sendiri,”.
“Yang jelas, kita butuh investasi karena banyak hal mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran yang tidak bisa di bebankan kepada pemerintah semata,” timpalnya.(Dok)
Komentar