KabarNTB, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan penerapan new normal di NTB merupakan kewenangan Bupati/walikota.
“Terus terang, kondisi di NTB ini tidak sama satu kabupaten dengan kabupaten / kota lainnya dan memang yang paling pas untuk menentukan apakah akan menerapkan new normal atau tidak adalah Bupati walikotanya,” terang Wakil Gubernur NTB, dalam konfrensi pers di Posko Gugus Tugas NTB, di Kompleks Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Kamis siang, 4 Juni 2020.
“Karena beliau beliau (bupati/walikota) yang paling tahu kondisi yang ada di kabupaten/kotanya masing-masing dengan kesiapannya, dengan kearifan lokalnya, kedisiplinan masyarakatnya, termasuk juga SOP dan ketersediaan fasilitas penunjang. Yang penting acuannya sesuai rekomendasi WHO, IDI dan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Untuk penerapan new normal sendiri, membutuhkan persiapan yagn cukup sesuai rekomendasi WHO, IDI dan pemerintah pusat. New normal bisa diterapkan dengan persiapan yang cukup. Antara lain kurva sebaran Covid-19 dalam suatu sudah melandai, angka reproduksi kasus (Ro -reproductive number) atau tingkat penularan di daerah bersangkutan dibawah 1 yang artinya tidak sampai menularkan ke orang lain.
“Kalau Ro-nya sudah kurang dari 1, kurvanya melandai dan angka positif terus berkurang maka sudah bisa memulai persiapan untuk new normal,” jelasnya.
Selain itu, terang Wagub Sitti Rohmi, ketersediaan fasilitas, sarana prasarana kesehatan harus sungguh-sungguh memadai. Jangan sampai memberlakukan new normal tetapi kondisi tenaga kesehatan minim, fasilitas kurang memadai. “Baik ruang isolasi, ruang karantina, tenaga kesehatan dan APD, alat rappid test, obat, alat PCR semua harus kita yakinkan cukup. Karena begitu kita terapkan new normal,kalau terjadi gelombang kasus yang lebih besar harus tanggungjawab, harus siap,” bebernya.
Tidak kalah penting, sambung Wagub adalah SOP (Standar Operating Procedure) dari setiap kegiatan masyarakat harus disiapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. “Kalau untuk menyiapkan SOP, mensosialisasikan dan untuk kampanye harus kita mulai dari sekarang. Tetapi bukan berarti NTB sudah new normal. Sosisialisasi menggencarkan agar masyarakat disiplin itu memang harus terus kita gencarkan sekarang dan seterusnya,” urai Wabup.
Wagub mengakui semua orang menginginkan new normal. Tetapi tidak mungkin ditetapkan new normal begitu saja, semaunya tanpa persiapan. “Karena apa, kalau itu kita lakukan akan berakibat sangat-sangat berbahaya. Sesuai rekomendasi WHO, IDI dan pemerintah pusat, new normal bisa diterapkan dengan persiapan yang cukup,” tandasnya.(NK)
Komentar