Karyawan AMNT Dibebaskan Mencoblos di Pilkada, Tapi Kembali ke Tambang Wajib Karantina

KabarNTB, Sumbawa Barat – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) tidak memfasilitasi karyawan perusahaan pengelola tambang emas dan tembaga Batu Hijau tersebut yang akan menggunakan hak pilih di Pilkada 9 Desember mendatang.

Manager of Head Communication PTAMNT, Kartika Octaviana kepada KabarNTB, Jum’at siang, mengatakan, secara tekhnis tidak mungkin bagi perusahaan untuk menyiapkan fasilitas antar jemput bagi karyawan yang menggunakan hak pilihnya. Apalagi para karyawan tersebut terdaftar untuk memilih di tempat domisili masing-masing (sesuai KTP).

“Secara tekhnis tidak mungkin, karena kalau kita bicara DPT (karyawan yang masuk DPT Pilkada) angkanya mencapai ribuan. Yang ber KTP Sumbawa harus pulang ke Sumbawa, yang di Pulau Lombok juga harus pulang ke tempat tinggal mereka,” ujar Kartika Octaviana.

Manager Head Of Coorporate Communication PTAMNT, Kartika Octaviana

Karena itu, perusahaan, sambungnya, hanya akan memberi kebebasan untuk karyawan yang sedang on site (sedang bekerja) di hari pencoblosan Pilkada dan berniat menggunakan hak pilihnya untuk keluar dari area tambang.

“Ya, perusahaan memberi kebebasan bagi karyawan yang menggunakan hak pilihnya untuk keluar dari site. Jadi tidak ada larangan sama sekali,” jelasnya.

Tapi untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran Covid-19, para karyawan yang keluar area site untuk menggunakan hak pilih itu diwajibkan untuk mengikuti karantina selama 14 hari sebelum diperkenankan masuk dan bekerja kembali di area tambang.

“Untuk mengantisipasi, setelah vote mereka akan menjalani karantina 14 hari untuk memastikan tidak terjangkit Covid-19,” terangnya.

Sikap yang diambil AMNT ini sehubungan dengan tidak adanya kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang tekhnis penggunaan hak pilih karyawan. Meski sebelumnya ada sejumlah opsi yang sempat dibahas antara management AMNT, KPU KSB dan KPU NTB, namun hingga sekarang belum ada solusi yang dihasilkan.

“Sejauh ini belum ada (solusi bersama KPU). Jadi masih normal. Artinya karyawan yang mau vote (memilih) akan keluar site lalu memilih di TPS terdaftar masing-masing,” demikian Kartika Octaviana.

Seperti diberitakan, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), total jumlah karyawan lokal KSB yang berstatus in site (bekerja) pada 9 Desember sebanyak 2.158 orang dan karantina di Kota Mataram (dipastikan tidak bisa memilih) sebanyak 308 orang. Ada pula karyawan dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.078 orang berstatus in site dan 133 orang karantina di tanggal 9 Desember. Sementara dari Kota Mataram sebanyak 557 orang berstatus in site dan 59 orang berstatus karantina.

Terpisah, Ketua KPU KSB, Denny Saputra, menjelaskan, dalam surat balasan atas surat permintaah arahan yang dikirim KPU NTB beberapa waktu lalu, KPU RI tetap mengarahkan agar para karyawan PTAMNT yang akan menggunakan hak pilihnya di Pilkada dengan mekanisme normal seperti pemilih lainnya.

“Opsi pindah memilih bisa jadi tidak bisa juga dipakai karena mereka (para karyawan) sudah dibebaskan (oleh perusahaan), mau memilih ditempatnya atau tidak,” ujar Denny yang dihubungi via sambungan telephon.

Kalaupun nantinya para karyawan dimaksud ingin menggunakan mekanisme pindah memilih, sambung Denny, maka KPU akan mengatur mekanisme lainnya. “Jadi prinsipnya seperti pemilih lain (yang bukan karyawan). Siapa yang mau pindah memilih kita fasilitasi, nanti kita arahkan ke TPS mana,” sebut Denny.(EZ)

Komentar