KabarNTB, Sumbawa — Kondisi kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa semakin memprihatinkan. Karena itu DPRD Sumbawa secara kelembagaan meminta semua pihak agar secara bersama melakukan upaya kongkrit terhadap kondisi tersebut.
“Harus ada upaya konkret dari semua pihak agar pengrusakan bisa dicegah dan kondisi hutan yang rusak bisa dikembalikan seperti sebelumnya,” ujar Wakil ketua I DPRD Sumbawa Drs Mohammad Anshori, Selasa 7 September 2021.
Menurut Anshori, Legislatif telah berkali-kali mendorong semua pihak termasuk dinas tekhnis dalam hal ini Kehutanan untuk mengambil langkah pengamanan melalui program reboisasi atau program pemeliharaan kawasan dengan bekerjasama dengan lembaga pemerhati lingkungan atau pemerintah desa melalui pokmas maupun pokdarwis yang telah terbentuk.
“DPRD mendukung penuh jika ada lembaga maupun kelumpuk masyarakat yang betul-betul bergerak dalam pelestarian hutan yang ada di Tana Samawa. Bila perlu kami anggota dewan bersedia mengucurkan aspirasi ke lembaga atau kelompok masyarakat yang ingin menjaga kelestarian hutan,” ucapnya.
Sementara disisi lain Anshori menyoroti kebijakan pemerintah yang seharusnya lebih berhati-hati memberikan perijinan kepada perusahaan atau institusi lain untuk memanfaatkan lokasi hutan. Pemerintah, kata dia, juga penting untuk melakukan pengawasan atau turun langsung terhadap pengusaha atau perusahaan yang telah mendapat ijin pemanfaatan lokasi hutan. “Apakah sudah sesuai dengan perijinan yang diajukan atau sebaliknya tidak sesuai dan membawa dampak yang fatal bagi keberlangsungan ekosistem yang ada, ini yang mesti dipastikan pemerintah tegasnya.
Politisi partai Gerindra itu berharap agar semua stakeholder sedini mungkin bergerak dan peka akan kerusakan hutan yang ada di Kabupaten Sumbawa. “Jangan sampai sudah berdampak buruk seperti terjadi tanah longsor dan banjir serta yang lainnya, kita semua baru menyadari akan pentingnya memelihara hutan,” tandasnya.(JK)
Komentar