Komisi II Panggil OPD Terkait, Soal Pengelolaan Retribusi, Pajak, dan Aset Daerah

KabarNTB, Taliwang – Terkait pengelolaan pajak, retribusi dan Aset daerah
Guna merumuskan solusi terbaik terhadap permasalahan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Sumbawa Barat memanggil OPD-OPD terkait dengan menggelar Rapat yang digelar, Rabu (19/1) kemarin di Ruang Rapat Banggar, DPRD KSB yang dipimpin langsung Ketua Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE, ME.

“Rapat dengar pendapat ini bertujuan dalam rangka melakukan evaluasi serta merumuskan solusi dalam pengelolaan Aset Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) “. ungkap Aher sapaan akrabnya.

Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan, pihaknya sengaja memanggil stekholder OPD terkait untuk mendengarkan persoalan yang di hadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah, pajak dan retribusi daerah.

“Ini dilakukan atas inisiatif komisi guna memastikan kendala dan masalah dalam pengelolaannya”. terangnya seraya menambahkan, dari hasil RDP tersebut, pihaknya telah melahirkan 6 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Dalam RDP tersebut kami mengeluarkan sedikitnya 6 rekomendasi untuk menjadi atensi pemerintah daerah khususnya dinas terkait dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah”. jelasnya.

Adapun Enam (6) rekomendasi yang dikeluarkan itu, diantaranya Menyusun Roadmap Pengeloalaan Aset Daerah yang belum maksimal, mengkaji ulang regulasi tentang Tera untuk Peningkatan PAD, memaksimalkan koordinasi dalam hal pemungutan Pajak, Retribusi dan pengelolaan Asset daerah, Segera melakukan kajian ulang terhadap Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kemudian, meminta leading sector pengelolaan destinasi wisata untuk lebih maksimal melakukan promosi. Adapun terkait dengan Pemungutan Retribusi dan pajak restaurant di lokasi destinasi wisata agar dilakukan klasifikasi berdasarkan tingkat Penerimaan (omset). Terakhir, meminta BPAD untuk melaksanakan rapat koordinasi terbatas dengan OPD mitra Komisi II untuk merumuskan solusi terbaik terhadap permasalahan di masing-masing OPD dalam peningkatan PAD.

“Dari 6 rekomendasi ini kami komisi 2 akan terus melakukan pengawasan, dan melakukan evaluasi guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan Aset daerah di tana bumi pariri lema bariri ini”. pungkasnya.(IYK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses