Bupati Sumbawa Teken MoU Hibah Barang Milik Daerah dengan KKP RI

KabarNTB, Sumbawa – Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, menandatangani MoU Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Rabu (15/6) di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati setempat.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Biro Keuangan Kementerian, Kelautan Dan Perikanan Ri, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengaawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Beserta Para OPD Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa Mahmud Abdulllah menandatangani naskah hibah

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan salah satu potensi sumber daya ala sektor kelautan yaitu Teluk Saleh yang menyimpan beraneka ragam sumber daya hayati. Dimana di perairan ini, sebagian besar nelayan tradisional bagian utara Sumbawa melakukan penangkapan ikan.

Ketergantungan masyarakat pesisir sangat tinggi terhadap kondisi lingkungan perairan Teluk Saleh. Dalam empat tahun terakhir, Conservation International telah melakukan program konservasi hiu paus melalui kegiatan penandaan satelit pada 10 ekor individu dan mendata 58 ekor hiu paus di teluk indah tersebut.

“Hasil penelitian ini menjadi penting sebagai temuan habitat baru hiu paus di indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perikanan,” urai Bupati.

Mewakili masyarakat nelayan, Bupati menyampaikan terima kasih kepada KKP atas ditetapkannya Kabupaten Sumbawa sebagai wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. “Kami berharap dengan berdirinya kantor pengawas PSDKP di sumbawa, sumbawa akan bebas dari destructive fishing,” ujarnya

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal PSDKP berupa hibah lahan, sehingga tidak diperlukan proses panjang bahkan kurang dari 3 bulan proses ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Ini merupakan proses hibah tercepat yang pernah kami proses serta hal ini juga merupakan bukti konkrit sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan,” ucapnya.

KKP, sambungnya, memiliki komitmen yang kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi, dan faktor sosial.

Selanjutnya, untuk mencapai keberhasilan program terobosan tersebut, peran Ditjen PSDKP sangat penting.

“Bapak Menteri KP meminta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus menjadi benteng dalam mengawal seluruh terobosan kementerian kelautan dan perikanan,” katanya, sembari menyebut bahwa dukungan Pemda Sumbawa sangat penting agar seluruh program tersebut dapat terlaksana dengan baik yang diharapkan berpengaruh positif pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah terima oleh Bupati Sumbawa Dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan disaksikan Sekretaris Ditjen Pengawan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.(JK)

Komentar