Giliran Kades Mantun Digiring Jaksa ke Pengadilan Tipikor

KabarNTB, Sumbawa Barat – Kepala Desa (non akti) Mantun, Kecamatan Maluk, Sahril, tersangka kasus dugaan korupsi dana desa, diserahkan (pelimpahan tahap II) penyidik Kejaksaaan Negeri Sumbawa Barat kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis 15 September 2022.

Sahril merupakan Kades non aktif kedua dari Kecamatan Maluk, dalam satu bulan terakhir yang dilimpahkan penyidik kejaksaan ke pengadilan Tipikor. Sebelumnya, pada Kamis 1 September lalu, Penyidik juga melimpahkan Kades non aktif Desa Pasir Putih, L Sujarwadi ke pengadilan Tipikor.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat, diwakili Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Lalu Irwan Suyadi, mengatakan, Sahril disangka telah melakukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Mantun, Tahun 2019 dan 2022 sebesar Rp. 500 juta lebih (515.877.614,20)

“Hari ini kami serahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dan tersangka akan langsung di bawa menuju Lapas Kelas II Mataram untuk dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung dari tanggal 15 September samapai 5 Oktober 2022,” jelas Irwan, saat Konsfrensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Kamis (15/09/22).

Penuntut Umum, sambungnya, akan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram.

Ia juga menjelaskan, saat penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum terhadap identitas Tersangka dan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti apakah sudah sesuai dengan yang terdapat di dalam berkas perkara.

Proses penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Tahap II) akan dikoordinir langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

Sahril disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Ancamannya pidana 20 tahun penjara,” tutup Irwan.(NK)

Komentar