Sudah Ketinggalan Zaman, Sumbawa Rubah Perda Perlindungan TKI

KabarNTB, Sumbawa – Pemda Sumbawa akan merubah Perda No 8 tahun 2015 tentang perlindungan TKI ke luar negeri.

Perubahan perda sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2004 telah diusulkan ke DPRD setempat untuk dibahas.

Dalam penjelasannya disidang paripurna yang berlangsung Senin (12/12), bupati yang diwakili oleh Sekda Sumbawa, Hasan Basri mengatakan sejak berlakunya UU Nomor 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran, maka perda perlindungan TKI tersebut sudah tak relevan lagi, termasuk oleh karena adanya perubahan nomenklatur dari tenaga kerja Indonesia menjadi pekerja migran Indonesia.

Sekda berharap perubahan perda itu nantinya akan memperkuat peran pemerintah daerah dan seluruh stake holder untuk lebih maksimal melakukan perlindungan kepada PMI asal Kabupaten Sumbawa.

“Dalam sistem perlindungan pekerja migran, nilai nilai kemanusiaan harus diutamakan, yaitu sebuah sistem yang menghargai harkat dan martabat nilai manusia,” terang Hasan Basri.

Dirancangan raperda tersebut, Sekda menjelaskan terdiri dari tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, pemerintah desa dan P3MI.

Diraperda itu juga dilakukan pembentukan desa migran produktif (desmigratif), memberi jaminan sosial dan memberi perlindungan pada pekerja migran beserta keluarganya.
Selain itu, dalam raperda tersebut juga diterapkan layanan penempatan dan perlindungan satu pintu.

“Pemda juga akan merevitalisasi balai latihan kerja serta proses pemberian sertifikat keahlian bagi calon pekerja migran,” tandas sekda sembari mengatakan pelatihan calon pekerja migran dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan serta pihak swasta.

Pelatihan peningkatan ketrampilan itu akan meningkatkan posisi tawar para pekerja migran Indonesia. (IR)

Komentar