KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemda Sumbawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) akan merehab sebanyak 30 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang dibuayai melalui APBD tahun 2023 ini.
Kabid Perumahan Dinas Perkim KSB, Sri Sulastiati, mengatakan per unit RTLH yang akan direhab dialokasikan anggaran sebesar Rp 17,5 juta.
Selain program rehab RTLH dinas terkait juga mengalolasikan anggaran di APBD murrni 2023 untuk program bangun baru rumah bagi warga tidak mampu yang memenuhi syarat dan tidak memiliki rumah.
Per unit rumah bangun baru ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 35 juta.
Sukastri mengakui, jumlah penerima manfaat untuk program tersebut masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total rumah kumuh di Sumbawa Barat yang berkisar di angka 3.400an unit.
“Kendati demikian, kami optimis persoalan rumah kumuh bisa tuntas hingga tahun 2025, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ucapnya.
Optimisme ini cukup beralasan, mengngat program penuntasan rumah kumuh tidak hanya bertumpu pada APBD saja. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga mengalokasikan program serupa, seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Tahun 2022 lalu KSB mendapat bantuan program BSPS sebanyak 647 unit rumah.
“Untuk tahun 2023 datanya belum kami terima. Ada pula program bangun baru dan rehab yang kita juga telah usulkan untuk APBD Perubahan untuk ditambah dengan porsi lebih besar. Jadi kita selalu optimis untuk penuntasan rumah kumuh,” imbuh Sulatiati.
Terkait program bangun baru dan program rehab di Sumbawa Barat, saat ini sudah pada tahap validasi data penerima manfaaat. Programnya sendiri akan mulai berjalan pasca idul fitri mendatang.
“Penerima manfaatnya kita memastikan betul betul warga miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, punya tanah, dan syarat syarat lainnya,” demikian Sulastiati.(EZ)
Komentar