Sumbawa Besar, KabarNTB
DPRD Kabupaten Sumbawa terbang ke Jakarta untuk menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Tujuannya konsultasi yang berlangsung pada hari Selasa (23/05) itu mengenai kejelasan tenaga honorer daerah (honda).
Ketua DPR, Abdul Rafiq akan meminpin keberangkatan tersebut. Turut bersamanya Wakil Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin SAP MM.Inov serta ketua dan sekretaris Komisi IV, Ismail Mustaram SHMM.Inov dan M Tahir.
“Insya Allah kami pada hari Selasa akan menemui Menpan RB untuk mengkonsultasikan status tenaga honorer,” kata Rafiq kepada KabarNTB.com.
“Kami akan menyampaikan permasalahan di daerah mengenai sisa tenaga honorer yang belum diakomodir dalam PPPK, seperti tenaga kebersihan, Pol PP, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, personil Damkar, personil perhubungan, dan honorer lain di OPD lainnya,” sambung Rafiq.
Dia berharap dari konsultasi itu ada kebijakan yang diberikan ke daerah untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak direkrut di PPPK.
Lebih lanjut Rafiq mengatakan, pada Menpan RB juga disampaikan dalam merekrut PPPK untuk mempertimbangkan masa pengabdian serta latar belakang pendidikannya.
“Semua permasalahan akan kami sampaikan, untuk dipertimbangkan. Karena mereka sudah lama mengabdi hingga oleh kementerian Pan RB bisa dimasukkan dalam penerimaan P3K,” paparnya.
Hal lain yang akan disampaikan mengenai status tenaga honda pasca bulan November mendatang. Sebab saat ini banyak honorer yang resah mengenai rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan tersebut. (JK)
DPRD Kabupaten Sumbawa terbang ke Jakarta untuk menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Tujuannya konsultasi yang berlangsung pada hari Selasa (23/05) itu mengenai kejelasan tenaga honorer daerah (honda).
Ketua DPR, Abdul Rafiq akan meminpin keberangkatan tersebut. Turut bersamanya Wakil Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin SAP MM.Inov serta ketua dan sekretaris Komisi IV, Ismail Mustaram SHMM.Inov dan M Tahir.
“Insya Allah kami pada hari Selasa akan menemui Menpan RB untuk mengkonsultasikan status tenaga honorer,” kata Rafiq kepada KabarNTB.com.
“Kami akan menyampaikan permasalahan di daerah mengenai sisa tenaga honorer yang belum diakomodir dalam PPPK, seperti tenaga kebersihan, Pol PP, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, personil Damkar, personil perhubungan, dan honorer lain di OPD lainnya,” sambung Rafiq.
Dia berharap dari konsultasi itu ada kebijakan yang diberikan ke daerah untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak direkrut di PPPK.
Lebih lanjut Rafiq mengatakan, pada Menpan RB juga disampaikan dalam merekrut PPPK untuk mempertimbangkan masa pengabdian serta latar belakang pendidikannya.
“Semua permasalahan akan kami sampaikan, untuk dipertimbangkan. Karena mereka sudah lama mengabdi hingga oleh kementerian Pan RB bisa dimasukkan dalam penerimaan P3K,” paparnya.
Hal lain yang akan disampaikan mengenai status tenaga honda pasca bulan November mendatang. Sebab saat ini banyak honorer yang resah mengenai rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan tersebut. (JK)
Komentar