KabarNTB, Mataram – Sejumlah Kepala Desa (Kades) dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Pilpres 2024.
Ikrar dukungan para Kades yang tergabung dalam Relawan Desk Ganjar NTB tersebut dibacakan Koordinator mereka, Syahril, Kades Jeringo, Lombok Barat dihadapan Sekjend DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan Ketua DPD PDIP NTB, H Rachmat Hidayat, usai acara pembukaan Rakorda PDIP NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Ahad 05 Nopember 2023.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Hari ini, setelah mendengarkan penjelasan tentang sikap PDIP terkait pengesahan revisi undang-undamg desa, kami mantap mengikrarkan dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia Periode 2024 – 2029. Dari Desa untuk negeri,” ujar Syahril lewat pengeras suara.
Kepada wartawan usai membacakan ikrar, Syahril menegaskan dukungan para kepala desa kepada pasangan Ganjar – Mahfud karena menilai pasangan yang diuaung koalisi PDIP, PPP, Perindo dan Hanura itu adalah solusi terbaik untuk membagun negeri.
“Apalagi kami telah mendengar langsung komitmen kuat PDIP untuk memperjuangkan agar revisi undang-undang desa bisa segera ditetapkan,” imbuh Syahril.
Sebelumnya, Sekjend DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, kepada para kepala desa, menegaskan komitmen PDIP untuk memperjuangkan pengesahan revisi undang-undamg desa. Bahkan komitmen tersebut menjadi salah satu rekomendasi hasil dari Rakernas ke-III PDIP yang dilaksanakan 6-8 Juni 2023 lalu.
Hasto menegaskan usulan PDIP untuk revisi undang-undang desa muncul.dari kesadaran, bukan karena kepentingan sesaat. Kesadaran yang dibangun sejak jaman Bung Karno, kata dia, adalah ‘Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat’.
“Karema ketika berbicara mengenai Indoesia Maju dan berdaulat itu dimulai dari desa. Ketika berbicara tentang kemanan negara itu dimulai dari desa. Ketika berbicara masyarakat adil dan makmur itu juga dimulai dari desa. Karena itu desa menjadi benteng dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika berbicara kedaulatan pangan yang menjadi program Ganjar – Mahfud.itu juga dimulai dari desa” urainya.
Karena itu, kata Hasto, PDIP menilai stabilitas pemerintahan desa ada suatu hal yang sangat penting. Ia juga mengungkap alasan PDIP mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun selama 3 periode menjadi 9 tahun dengan dua periode.
Hasil FGD dan research yang dilaksanakan PDIP dengan melibatkan para ahli. Ketika Pilkada di desa sering kali terjadi persoalan, dimana maayarakat terbelah.
“Usulan ini (9 tahun dengan dua periode) sekali lagi bukan demi elektoral. Bapak tidak mendukung Pak Ganjar – Prof Mahfud, Bapak mendukung PDIP atau tidak, kami tetap akan memperjuangkan desa. Ini yang harus menjadi kesadaran kita, karena desa juga menjadi benteng budaya. Ada budi pekerti dan tradisi gotong royong yang hidup di desa.,” tandasnya.
Namun Hasto menegaskan, PDIP tidak akan melakukan dukungan atas dasar transaksional dan kepentingan sesaat.
“Tetapi sikap untuk membangun desa itu sudah menjadi komitmen kami yang kami tuangkan dalam keputusan rapat kerja nasional. Itu keputusan tertinggi dibawah kongres. Dinamika politik di DPR (terkait pengesahan revisi undang-undang desa) tidak hanya PDIP. Ada partai lain yang mengusung calon lain yang dengan agenda berbeda. Namun kami partai yang tidal pernah kenal lelah dalam semangat perjuangan itu,”.
“Sehingga kalau mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud karena kesadaran bahwa inilah yang terbaik untuk kemajuan dan daya unggul bangsa kita. Kami tentu.saja mengucapkan terimakasih atas antusiasme yang diberikan dari para kepala. Untuk desa kami tidak hanya punya tekad, kami punya kesadaran ideologis sesuai yang diajarkan Bung Karno, desa kuat Indonesia maju dan berdaulat,” pungkasnya.(EZ)
Komentar