Sumbawa Besar, KabarNTB
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori, Fraksi Fraksi DPRD mengapresiasi penjelasan Bupati Sumbawa dan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumbawa yang disampaikan dalam rapat paripurna Senin 8 Juli 2024.
Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, Golkar PAN, PPP, PKB, Nasdem, dan Hanura Bersatu menyoroti opini WDP yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Fraksi-fraksi tersebut meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi, serta menerapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):
Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PPP, PKB, Nasdem, dan Hanura Bersatu mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada.
Fraksi-fraksi tersebut menyarankan untuk melakukan re-inventarisasi potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD, meningkatkan pengelolaan kewenangan yang optimal, serta mengintensifkan pengawasan terhadap objek yang menjadi sumber PAD.
Terhadap Peningkatan Belanja Daerah,
Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PPP, dan PKB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja langsung dan belanja modal agar proporsi belanja langsung dan tidak langsung lebih seimbang.
Fraksi-fraksi tersebut juga meminta penjelasan mengenai rendahnya realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2023.
Untuk Fokus Belanja Daerah pada Kesejahteraan Masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi dalam alokasi belanja daerah.
Fraksi-fraksi tersebut juga meminta perhatian pemerintah daerah terhadap masalah-masalah seperti penjualan buku pelajaran/bahan ajar kepada siswa, pungutan di sekolah, penertiban tambang ilegal, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penanganan sampah.
Fraksi Hanura Bersatu mengingatkan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas janji-janji politik yang telah diberikan kepada masyarakat.
Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana saja yang terkait dengan temuan BPK.
Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah Batulanteh menjadi daerah wisata dan mendaftarkan indikasi geografis (IG) kopi Batulanteh.
Fraksi PKB menyoroti adanya pembiaran terhadap pengerukan sumber daya alam ilegal, seperti kasus tambang di wilayah Lantung.
Secara keseluruhan, masukan dan saran dari 10 fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(JK)
Komentar