KabarNTB, Mataram – Kabupaten Sumbawa Barat mencatat rekor 12 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan pengelolaan keuangan tahun 2025.
Bupati KSB, H Amar Nurmansyah menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Senin 25 Mei 2026.
Momentum ini penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Agenda ini sekaligus menegaskan bahwa evaluasi keuangan daerah bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut komitmen menjaga kepercayaan publik.
Rangkaian acara diawali dengan penyerahan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), kemudian dilanjutkan dengan penyerahan LHP. Prosesi tersebut menjadi penanda resmi dimulainya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK terhadap pemerintah daerah di wilayah NTB.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP., CSFA, menyoroti sejumlah permasalahan signifikan yang masih ditemukan pada beberapa pemerintah daerah se-NTB.
Ia juga menyampaikan capaian Tingkat Penyelesaian Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai 89,32 persen.
“Ini lebih tinggi dari rata-rata PTLRHP Provinsi NTB yang berada pada angka 83,94 persen,” ungkapnya.
Suparwadi turut menjelaskan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram juga memperoleh opini WTP.
Sementara Bupati Amar Nurmansyah yang mendapat kesempatan menyampaiakan sambutan sebagai perwakilan kepala daerah se-NTB, menyampaikan apresiasi atas predikat WTP yang kembali diraih Kabupaten Sumbawa Barat.
Ia menilai masukan dari BPK sangat membantu daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal agar lebih terukur, adaptif, dan responsif.
“Oleh karena itu, saya atas nama seluruh kepala daerah yang hadir hari ini, menyatakan komitmen kami untuk menyelesaikan sesuai dengan yang sudah menjadi temuan hari ini, sesuai dengan action plan yang sudah disusun,” ujarnya.
Amar juga menekankan bahwa opini BPK merupakan cerminan wajah pemerintahan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini menjadi semakin istimewa karena WTP tersebut merupakan WTP ke-12 yang diraih Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat secara berturut-turut. Menurutnya, capaian itu harus diiringi dengan keseriusan memperbaiki catatan-catatan yang masih ada agar tata kelola keuangan tidak berhenti pada predikat, tetapi benar-benar menghadirkan perbaikan nyata bagi masyarakat.
Acara penyerahan LHP ini dihadiri pimpinan DPRD kabupaten/kota se-NTB, bupati dan wali kota se-NTB, wakil bupati dan wakil wali kota se-NTB, pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, pengendali teknis, ketua tim, seluruh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-NTB.(*)
