Taliwang, KabarNTB – Mengawali kegiatan kunjungan Menteri Sosial (Mensos) RI, DR Salim Asegaf Jufri yang bertajuk ekspedisi sosial 2014 di Nusa Tenggara Barat (NTB), staf dan jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) terlebih dahulu menyelenggarakan Penyuluhan Sosial di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk.
Kegiatan ini untuk mendukung unit tekhnis pemerintah ditingkat bawah, khususnya mengenai penguatan kelembagaan sosial di Desa bekerjasama dengan berbagai komponen sosial didaerah.
‘”Penyuluhan sosial ini kita gelar untuk memperkuat kembali peran lembaga sosial, baik itu LPM, karang taruna serta tokoh masyarakat dan agama,”terang, ketua panitia Penyuluhan Sosial Kemensos, Nurhayu, SH kepala bidang pelaksana dan kerjasama penyuluhan sosial, Kemensos, Minggu.
Pelibatan semua unsur pemerintah baik kepala desa dan lurah, Camat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan menggandeng perangkat sosial terkecil seperti organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya merupakan upaya untuk menguatkan sistem pranata sosial. Tujuannya, kata Nurhayu agar terciptanya budaya sosial yang mengutamakan gotong royong, toleransi.
Penyuluhan Sosial tadi, Kata Nurhayu ditujukan untuk mendapat persamaan persepsi terkait program ekspedisi kemanusiaan yang digagas Kemensos. Selanjutnya terwujudnya kesamaan pandangan tentang pentinya penyuluhan sosial dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Juga untuk menumbuhkan sikap toleransi, peduli agar bisa membudaya.
”Kita tanya jawab dan diskusi bersama tokoh masyarakat dan lembaga sosial di Desa. Kita ingin mendapat masukan dari mereka,”terang, Nurhayu, singkat.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial (Kabid) Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Manurung mengatakan, Penyuluahan Sosial merupakan gerak awal dan pra kondisi bagi kegiatan ekspedisi kemanusian yang dilakukan Kemensos 2014.
Penyuluhan Sosial yang digelar di aula Desa Rempe diikuti ratusan masyarakat yang mewakili berbagai perangkat organisasi sosial dan lembaga swadaya sosial di Desa.
”Kemensos nampaknya ingin mendapatkan input dari masyarakat secara langsung tentang kondisi kehidupan sosial dan peran lembaga sosial di desa,”terangnya.
Ilhamuddin, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Poto Tano meminta Kemensos memperhatikan sistem input data jumlah penerima bantuan sosial dari pusat. Pasalnya, tidak jarang antara data bantuan sasaran dari pusat berbeda dengan kondisi dilapangan.
”Kami usul regulasi yang memungkin perubahan data jika memang fakta sasaran penerima bantuan sosial tidak sesuai lagi dilapangan,” ujar, Lahmuddin disela sela diskusi dan tanya jawab dengan jajara Kemensos, di Rempe. (Kn-01)
Komentar