Sumbawa Besar, KabarNTB – Terhentinya operasional proyek pertambangan PT.NNT di Batu Hijau – KSB, berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja atau dirumahkannya 3000-an karyawan. Kondisi seperti ini memunculkan reaksi dari sejumlah pihak, bahkan beramai-ramai menyalahkan PTNNT.
Bukan hanya tudingan bahwa perusahaan tambang emas dan tembaga itu yang tidak taat terhadap UU Minerba, serta dianggap tidak menghormati pemerintah, tapi juga dinilai sebagai biang dari munculnya berbagai persoalan di daerah.
Kondisi ini mendapat perhatian dari salah satu Tokoh Sumbawa – Suharto SH M.Si, yang mengaku sangat miris dengan dinamika dan pemberitaan mengenai PTNNT. Ia menilai seolah-olah semua bersepakat menyudutkan perusahaan tambang raksasa tersebut.
Ketika Newmont bermasalah, Suharto justru mempertanyakan kemana pemerintah daerah dan pemerintah propinsi. Padahal ada fakta yang mengungkap, ketika Newmont lancar beraktivitas, justru elit-elit daerah yang menikmati. Rakyat hanya disuguhkan janji dan harapan untuk hidup sejahtera. Sebaliknya ketika Newmont mendapat masalah, elit daerah ini membelakangi dan menghindarinya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Nasib PT Newmont sangat terkait dengan nasib masyarakat dan keberlangsungan pembangunan di daerah ini terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
“ Kemana pemda ketika Newmont sekarat, giliran enaknya saja mereka hadir, saat kondisi sulit justru membelakangi. Pertanyaan ini bukan berarti saya mengambil sikap membela Newmont. Ini tanda tanya besar yang menggelitik saya untuk diclearkan, sebab menyelamatkan investasi Newmont sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan pembangunan di daerah. Bukan justru memposisikan Newmont pada keadaan yang sempit dan sulit serta dinyatakan bersalah,” ucap Suharto.
Ia mencontohkan pengerjaan ruas jalan Lantung-Ropang, dan Lantung-Lebin, yang akhirnya terhenti. Padahal untuk menuntaskan pengerjaan jalan tersebut, harus ada anggaran Rp 28 hingga 30 miliar yang telah terprogram dalam CSR PTNNT.
Tapi dengan aktivitas Newmont terhenti, pengerjaan jalan itu ditalangi menggunakan dana swakelola sebesar Rp 500 juta, baik untuk ruas jalan ke Lebin maupun ruas jalan ke Lawin.
“Dengan dana 500 juta ini mau dibuat apa, ini namannya terpaksa, dengan hanya menutupi lubang-lubang jalan yang umur tekhnisnya sangat singkat,” cetusnya.
Lebih lanjut Soeharto mengatakan, dengan terhentinya aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara, rakyat dan daerah yang dirugikan karena secara otomatis hak-hak daerah seperti royalty, deviden dan program CSR nya akan bermasalah. Ketika ini bermasalah, tidak ada lagi yang bisa diharapkan.
Ia justru mencurigai sikap pasif Pemda propinsi maupun Kabupaten Sumbawa, dan memunculkan dugaan-dugaan bahwa Newmont bermasalah karena andil Pemda itu sendiri.
Sebab ada kesan Pemda Propinsi dan kabupaten memberikan ruang dan kesempatan kepada PTNNT untuk mengabaikan kewajibannya membangun smelter maupun berkomitmen bagaimana menyelenggarakan kegiatan ekspor merujuk pada aturan yang ada saat ini.Dengan tegas Suharto mengatakan, Ketika Negara bersikap tegas, PT. Newmont kelimpungan, Akibatnya ribuan pekerja dan keluarganya, Pemda NTB maupun Kabupaten Sumbawa dan KSB, menghadapi posisi kritis.
Mengenai tenaga kerja, bukan hanya kepentingan orang KSB semata, tapi juga warga Sumbawa yang banyak kerja di sana. Demikian dengan kepentingan lainnya seperti keberlangsungan investasi Newmont di Dodo Rinti.
“Bagaimana kita mau berambisi masa depan kita lebih baik, jika dukungan Pemda bagi keberlangsungan investasi Newmont di daerah ini nol koma kosong, karena itu upaya untuk menyelamatkan investasi (PTNNT) ini belum terlambat. Pemerintah propinsi dan kabupaten harus proaktif berjuang bersama PT. Newmont untuk meyakinkan pemerintah pusat tentang kondisi saat ini, sehingga PT. Newmont dapat beraktifitas seperti biasa,” demikian Suharto. (JIM)
Komentar