Sumbawa Barat, Kabar NTB – Wakil Bupati Sumbawa Barat (KSB) Drs H Mala Rahman kepada sejumlah wartawan Kamis (16/4) kemarin memberikan penjelasan terkait pertemuan yang diikutinya beserta seluruh kepala daerah se indonesia di Jakarta beberapa hari lalu.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dibahas pada pertemuan yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri tersebut. diantaranya mengenai kemiskinan. Selain itu, pada pertemuan tersebut, pihak kepala daerah sengaja diundang terkait dengan kebijakan yang harus diambilnya, sedangkan terkait pelaksanaan tekhnis, peretemuan tersebut juga diikuti oleh seluruh Kepala Bappeda dan Dinas Sosial dari seluruh nusantara.
‘’Untuk urusan tekhnis diserahkan kepada dinas selaku pelaksana tekhnis, sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah hanya masalah kebijakan saja,’’ujarnya.
Dikatakan, pembahasan dalam pertemuan tersebut lebih ditekankan kepada sinkronisasi data jumlah warga miskin. Pasalnya, pemerintah pusat tidak mengiinginkan terjadinya perbedaan data jumlah warga miskin di daerah dengan data warga miskin yang ada di pusat.
‘’Data warga miskin yang dirilis BPS selalu ada perbedaan, namun perbedaan tersebut juga tidak terlalu banyak. Akan tetapi, pemerintah pusat menekankan, agar seluruh data warga miskin yang ada didaerah harus sama dengan data yang ada di kementerian,’’jelasnya.
Persamaan data tersebut cukup penting, mengingat pemerintah pusat memiliki sejumlah program untuk rakyat miskin seperti pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sejumlah program pro rakyat miskin lainnya yang dijadikan program Nawacita presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dengan tidak adanya perbedaan data tersebut, diharapkan program pemerintah tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.
‘’Pertemuan tersebut untuk membahas beberapa program untuk warga miskin, dan sekali lagi kehadiran saya mewakili KSB hanya masalah kebijakan yang akan diambil selaku wakil kepala daerah. Sehingga bantuan tersebut tidak salah sasaran. artinya, pemegang kartu tersebut sesuai dengan data yang sudah ada dan tidak ada lagi ketidak cocokan data antara pemerintah pusat dan daerah “ jelasnya.
Ketika ditanya jumlah angka kemiskinan di KSB, Wakil Bupati yang dikenal dekat dengan masyarakat ini mengaku, angka kemiskinan di KSB setiap tahunnya mengalami penurunan mencapai sekitar 3-4 persen. Penanganan angka kemiskinan khususnya di KSB akan terus dilakukan pemerintah daerah.
‘’Kita akan terus berupaya agar angka kemiskinan di KSB mengalami penurunan setiap tahunnya,’’ungkapnya. (K-AS)
Komentar