Sumbawa Barat, KabarNTB – Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) telah dilakukan pada hari Rabu (15/4) di Ruang Sidang DPRD. Beberapa elemen masyarakat sipil, yang terdiri dari Sahabat Bumi, Komunitas Literasi Anorawi, Barisan Pemuda Sumbawa Barat (Barma), Sumbawa Barat Corruption Watch (SBCW), Lensa Pulau Sumbawa, masyarakat konsumen PDAM, serta mahasiswa Undova. Komisi III DPRD beserta semua “stakeholders” yang sempat hadir, yaitu Direktur dan Pengawas PDAM, Bappeda, Dinas PU, BPBD, BLH.
Dinata Putrawan, ST., sebagai Ketua Komisi III membuka forum tersebut dan mempersilahkan wakil dari elemen masyarakat yang hadir. Beberapa poin yang dipaparkan yaitu Pertama, terkait kejadian “bencana” yang menyebabkan tidak tersedianya air bersih khususnya di areal Taliwang. Kelompok masyarakat mempertanyakan bagaimana komitmen DPRD, Pemda, dan PDAM dalam menyikapi agar tidak terjadi kejadian yang sama.
Kedua, persoalan yang lebih substantif adalah bagaimana pelayanan air bersih PDAM dari hulu ke hilir, serta transparansi anggaran. Sebagai Perusda, PDAM memiliki amanat untuk melaksanakan fungsi penyediaan air bersih tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi anggaran dan manajemen PDAM ke masyarakat, yang notabene mendapatkan bantuan APBN, APBD, Hibah dari Australia dan Jepang, serta iuran masyarakat sebagai konsumen. Harus adanya investigasi atau audit atas segala bantuan yang diberikan kepada PDAM, dan ini bisa diinisiasi oleh LSM yang fokus pada isu tersebut dan tentunya DPRD.
Ketiga, pihak legislatif dan eksekutif harus mendorong perbaikan kualitas pelayanan air bersih, dari debit air, kualitas air, spesifikasi pipa dan peralatan lainnya yang menunjang kinerja, serta inovasi PDAM agar pelayanan tidak terabaikan dari tahun ke tahun. Melihat banyaknya keluhan atas kualitas dan debit air bersih, maka harus adanya inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh PDAM, dan didukung oleh Pemda KSB agar bisa memberikan pelayanan maksimal.
Setelah itu, Dirut PDAM, Bambang, ST., memaparkan kronologis dari kejadian “bencana” yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmati air bersih selama 2 minggu ini. Dia juga menyampaikan kaitan dengan bantuan yang didapatkan PDAM, bahwa bantuan yang diberikan bersifat fisik, khususnya dari daerah. Bantuan dari Australia tidak semata-mata untuk PDAM, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Jepang datang sebagia investor. “Untuk bantuan dari APBN, tidak ada campur tangan PDAM. Tidak ada yang masuk ke kas kami”, ujar Bambang.
Sedangkan Masyhur, ST, selaku Pengawas PDAM dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengungkapkan sejarah munculnya institusi ini di KSB. PDAM sudah ada sebelum KSB terbentuk. Namun, pada tahun 2000, terjadi bencana banjir di KSB, sehingga merusak semua jaringan air bersih di KSB. PDAM dibentuk kembali pada tahun 2006, dengan posisi masih berada di bawah Perusda. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, maka daerah memberikan penyertaan modal dalam bentuk fisik, beberapa jaringan dalam kota sampai ke Seteluk. Dengan adanya bencana ini, PDAM juga harus berbenah dan berusaha untuk segera mengalirkan air bersih ke masyarakat.
Anggota Komisi III juga menekankan bahwa pelayanan air bersih menjadi tanggung jawab PDAM dan institusi ini memiliki otoritas untuk mengawasi bantuan APBN, APBD, Hibah, serta iuran masyarakat. Komisi III juga berharap pada LSM dan elemen masyarakat agar tetap mengawal termasuk keluhan dari masyarakat dan bagaimana penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM.
Beberapa anggota RDPU juga menekankan agar dilakukan audit pada tubuh internal PDAM. Mereka juga mempertanyakan sejauh mana komitmen PDAM dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh PDAM agar tercapai pelayanan publik yang lebih baik.
RDPU yang berlangsung sekitar 2 jam berakhir dengan beberap poin kesepakatan yanng dituangkan dalam Berita Acara. Beberapa diantaranya yaitu Komisi III akan melakukan peninjauan ke lapangan pada hari tersebut; Komisi III akan mengawal kinerja PDAM agar lebih baik, termasuk mereformasi tubuh dan kinerja PDAM.(K-Nh)
Komentar