Sumbawa Barat , Kabar NTB – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa Barat mengingatkan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian untuk tidak memaksa petani menanam kedelai, kendati memang program Upsus tersebut sangat membantu petani. Pantauan komisi yang membidangi pertanian tersebut masih banyak daerah di wilayah KSB yang kekurangan akan air dalam pemenuhan pengelolaan sawah garapan untuk penanaman jenis tanaman kedelai.
Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Aheruddin , H. Sidiq , SE, M.Si dalam rapat evaluasi dengan Dinas Kehutanan , Perkebunan dan Pertanian menyatakan bahwa terdapat banyak persoalan yang ada di tingkatan petani dalam aktualisasi berbagai program yang di canangkan oleh pemerintah dan perlu dilakukan evaluasi terkait dengan serapan anggaran dan persoalan – persolan lain yang merupakan program dari Dishutbuntan yang selama ini di keluhkan oleh petani,
“ Pertemuan kami (komisi II.red ) dengan Dishutbuntan untuk mengklarifikasi terkait beberapa hal yang menjadi kendala dan keluhan di tengah masyarakat terutama petani dalam menjalankan program yang sudah dicanangkan terutama program Upaya khusus “ ungkapnya kemarin (13/7) sesuai pertemuan dengan Dinas terkait di Kantor DPRD setempat.
Dijelaskannya, dalam rangka mempercepat program upaya khusus di penanaman kedelai, pihaknya meminta untuk tidak memaksa petani untuk melakukan penanaman kedelai di karenakan kondisi ril yang ada di tingkat petani karena factor ketidak tersediaan akan air. Apalagi di musim tanam III ini bertepatan pada musim kemarau dan tentunya akan berdampak pada kekeringan , tentunya ketersedian air sangat berpengaruh .
“ Keluhan petani yang harus di perhatikan dan ini yang kami ingatkan kepada Dinas untuk tidak memaksa petani , karena factor air yang tidak ada bagaimanapun penanaman kedelai juga membutuhkan air “ jelasnya.
Diakuinya, di beberapa wilayah yang mengeluh akan hal tersebut berada di Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene yang menolak melakukan penanaman kedelai karena factor air tersebut, jadi tidak bisa untuk dipaksa karena itu akan berdampak pada kerugian yang akan di alami petani. Percuma kalau menyerap anggaran yang besar akan tetapi outputnya tidak sesuai dengan kondisi ril ini juga yang harus diperhatikan oleh Dinas tersebut.
“ Kalau memang kondisinya seperti itu dilaporkan saja ke pusat sesuai kondisi ril , jadi percuma menyerap anggaran besar tapi kondisi rilnya tidak sesuai dilapangan , jangan mengambil resiko yang justru akan berdampak pada Dinas tersebut , karena bagimanapun jeleknya Dinas sama juga dengan jeleknya kami karena kami adalah mitra kerja Dishutbuntan “ tegasnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar seluruh program – program yang sudah dicanangkan bukan saja upsus dari pemerintah pusat akan tetapi seluruh program yang sudah ada untuk dimaksimalkan serta di lakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada.
“ Ini yang terus kami dorong agar pemerintah berupaya dalam menjalankan program yang sudah ada dengan baik serta memiliki azas mamfaat bagi masyarakat khusunya petani “ pungkasnya (K-As)
Komentar