Sumbawa, KabarNTB – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khairon, menyampaikan jika kekurangan pupuk subsidi di setiap Kabupaten/Kota seluruh Propinsi di Indonesia pasti terjadi.
Karena menurutnya, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan ke pemerintah sebanyak 13 juta ton, yang disubsidi pemerintah hanya 9,55 juta ton. Itu pun menghabiskan anggaran Rp 30 triliun.
“Karena kita mensubsidi 5 jenis pupuk rata-rata 80 persen. Pasti ada kekurangan karena seluruh Kabupaten/Kota semua Propinsi ada pengurangan, tapi kalau ketimpangannya terlalu jauh tidak mungkin karena sudah dipenuhi sebanyak 99,5 juta ton,” papar Herman ketika melakukan kunjungan kerja di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Selasa (22/03/2016) lalu.
Ia menambahkan, artinya kekurangannya adalah 3,5 juta ton. Itupun dibagi rata di seluruh Propinsi dan Kabupaten, tapi Komisi IV DPR RI sedang memikirkan bagaimana caranya agar secara kuantitas jumlahnya dapat ditingkatkan, sehingga mengurangi resiko kekurangan RDKK yang diajukan tersebut.
Temuan Komisi IV di Lombok Barat kata politisi partai Demokrat tersebut, justeru ada usulan pengurangan dari Pemda setempat dari kebutuhan tahun sebelumnya.
“Saya aneh dan di lapangan justeru petani minta supaya dinaikan kembali ke posisi semula. Ini menjadi temuan kami, meski setelah dikonfirmasi ada usulan dari pemerintah daerah setempat.
Tapi kemarin Plt Bupati bersama Kementerian dan Pusri, sepakat menaikan kembali dengan volume awal, tapi kita mengatasi jika ketimpangannya terlalu jauh,” paparnya.
Menurut Herman, kalau pupuk langka, hal itu tidak mungkin terjadi karena bisa dipenuhi dengan pupuk non subsidi yang disiapkan apabila pupuk subsidi kekurangan di semua daerah. Makanya kalau ditemukan kurang pupuk subsidi, tapi ada pupuk nonsubsidi maka itulah strateginya.(K-K)
Komentar