KabarNTB, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh Amin., SH, M. Si secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPKD Provinsi Dengan TKPKD Kabupaten/Kota Se-NTB Tahun 2016 yang dihadiri oleh Seknas SLRT, Perwakilan TNP2K, BPS, Wakil Walikota Mataram, Kepala Bappeda Se-NTB dan Wakil Bupati Se-NTB, Selasa (23/8/2016) di Hotel Lombok Raya,
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ridwansyah dalam laporannya mengawali kegiatan ini mengatakan, bahwa pertemuan dalam rangka membahas penanggulangan kemiskinan ini sudah menjadi kegiatan rutin. Tujuannya adalah ingin mengaskan kembali terkait komitmen tentang kemiskinan, dimana kemiskinan bukan semata-mata soal statistik saja tetapi tentang kemanusiaan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Pemerintah Provinsi saat ini sudah melakukan berbagai inovasi, salah satunya adalah SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu). SLRT yaitu sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penangangan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan – keluhan tersebut ditangani dengan baik.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga bekeja sama dengan TNP2K. TNP2K merupakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk untuk menangani dan berkoordinasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Republik Indonesia.
Sementara itu, mengawali sambutannya, Muh Amin mengatakan untuk tetap meningkatkan dan menguatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sebab angka kemiskinan saat ini dilihat belum begitu bergeser secara signifikan.
”Alhamdulillah rakor kali ini dapat kita laksanakan, ini merupakan tantangan besar dan PR untuk kita semua dalam pembangunan di NTB”, ujarnya.
Hal ini merupakan target bersama, untuk itu Wagub juga memohon dukungan dan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dan bisa bersinergi untuk meraih apa yang menjadi target bersama.
Wagub berharap kesempatan rakor dijadikan forum untuk dapat bertukar pikiran, bagaimana mengurai dan mengevaluasi kemiskinan dan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan bersama-sama untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di NTB.
“Melalui pelaksanaan rakor ini saya berharap target penurunan kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan MoU yang telah kita tandatangani bersama”, harapnya.(K-Y)
