KabarNTB, Mataram – Pertemuan Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (3/9/16) berlangsung sukses. Alumni HMI pemangku jabatan public dari berbagai daerah di tanah air hadir dalam kesempatan ini.
“Kader HMI merupakan bagian dari tanggung jawab merawat masa depan Indonesia, oleh karena itu setiap dari kita harus memiliki tanggung jawab dari berbagai posisi baik itu Eksekutif, Legislative, Yudikatif, ataupun bidang-bidang lain”. Ungkap Prof. Dr. Mahfud MD dalam sambutannya.
Lebih lanjut disampaikan Mahfud MD, ada tiga hal yang perlu di jaga berkaitan dengan Tata kolola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani antara lain menjaga kebersatuan dan keberagaman, mengawal demokrasi serta penegakan hukum.
Dihadapan Ketua DPD RI Irman Gusman, Tokoh HMI Akbar Tanjung, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Anggota DPRD Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh HMI lainnya serta ribuan kader HMI se Indonesia.
Professor Bidang Ketatanegaraan ini lebih jauh menjelaskan, dalam hal keberagaman, Indonesia dinilai paling gemilang mengelola toleransi. Lihat saja, Indoneisa merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau-pulaunya mencapai 17.508 pulau dan 1.128 suku bangsa dengan segala corak budaya, bahasa dan keberagama entitas lainnya, namun mampu di persatukan untuk hidup berdampingan satu sama lainnya.
“ Modal tersebut tidak dimiliki oleh negara lain, kita lihat negara-negara lain, bagaimana Filipina, Eropa, Timur Tengah, untuk itu, patutlah Indonesia menjadi laboratorium toleransi keberagaman bagi negara-negara di dunia”, jelasnya.
“Sedangkan penyebab krisis dan radikalisme di Indonesia bukanlah karena keberagaman namun ketidak adilan dan inkonsistensi pemerintah dalam menegakan hukum,” sambungnya.
Kelompok radikal menurut Mahfud lagi, merupakan kelompok-kelompok kecil kemudian menjadi besar karena masyarakat yang merasa terzolimi bergabung didalamnya.
Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si dalam sambutannya menyebutkan contoh nyata bagi kebersatuan dan keberagaman di Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, Nusa Tenggara Barat yang didiami oleh tiga suku besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo di tambah suku-suku lain di Indonesia mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dalam bermasyarakat.
“ Saat ini yang perlu di bangun adalah harmonisasi dan sinergisitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, era otonomi daerah ini banyak terjadi ketidak sinkronan kebijakan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan,” ungkap Muhammad Amin.
Dalam hal supremasi hukum, lanjut Amin, NTB tetap komit dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, Ketua DPD Partai Nasdem ini berharap istilah “kriminalisasi kebijakan” patut untuk di kaji lebih mendalam lagi.
“Banyak pejabat publik di daerah terjerat kasus korupsi karena kebijakanya, mereka tidak melakukan korupsi namun karena kebijakannya yang memperkaya orang lain, akhirnya ia terjerat kasus Korupsi”, jelasnya.
Sementara itu sebelum membuka kegiatan Temu Nasional Alumni HMI tersebut ketua DPD RI Irman Gusman menyampaikan sambutannya dengan menitik beratkan pada konsep demokrasi di Indonesia dan redesign system pengkaderan HMI.
Ia menjelaskan, demokrasi dipilih dalam system ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi karena mampu mengakomodir apa yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, melindungi Hak Azasi Manusia, persaman di dalam hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab yaitu good government dan clean government
Sedangkan untuk redesign system pengkaderan HMI, Ketua DPD RI menjelaskan bahwa pengkaderan HMI hendaknya tidak lagi hanya pada pendidikan politik semata tapi bidang lain agar kedepan kader HMI mampu menghadapi persaingan global, ia berharap Kader HMI mampu mengisi bidang-bidang lain baik itu sebagai entrepreneurship dan lainnya, agar HMI mampu eksis dalam setiap perkembangan zaman.(K-Y/*)
