KabarNTB, Sumbawa Barat – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin menyatakan desa bisa ikut berperan dengan mengintervensi program pengentasan kemiskinan yang menjadi priotas Pemerintah Daerah.
Tahun 2017 ini, Pemda KSB, menargetkan angkan kemiskinan turun dua persen. Untuk mencapainya, Pemda telah meluncurkan program kartu Bariri petani, nelayan, peternak dan UMKM sebagai solusi untuk menuntaskan kendala permodalan dengan pemberian bantuan alat produksi dan kebutuhan lain sesuai sektor yang digeluti para penerima kartu dimaksud. Juga ada Kartu Pariri yang dikhususkan bagi masyarakat lanjut usia (Lansia) dan penyandang cacat yang berhak mendapatkan santunan sebesar Rp 250 per bulan dari pemerintah.
Program pengentasan kemiskinan ini, kata wabup, tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah saja. Pemerintah desa melalui APBDes juga bisa mengintervensi. Apalagi jumlah Dana Desa (DD) dari APBN tahun 2018 nanti akan ditingkatkan dua kali lipat dari yang sekarang.
“Karena itu saya berharap seluruh desa mulai saat ini sudah mulai berfikir untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan pola-pola seperti apa. Mungkin pola-pola yang ada sekarang dianggap belum terlalu efektif, desa bisa membuat pola sendiri yang bisa menyentuh langsung orang-orang miskin di desa masing-masing,” ujar Wabup.
Jika desa bisa ikut mengintervensi melalui program lokal di desa, Wabup menyatakan sangat optimis penurunan angka kemiskinan dua persen yang dicanangkan pemerintah daerah bisa terealisasi.
Terkait realisasi pengentasan kemiskinan melalui program Kartu Bariri dan Kartu Pariri, Wabup menyatakan leading sektor terkait mesti berhati-hati dalam penentuan dan update data masyarakat miskin sesuai kriteria yang ditetapkan.
Petugas dari leading sektor terkait diperintahkannya untuk turun langsung ke lapangan bersama para agent Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dan pemerintah desa.
“Saya sudah mencatat data masyarakat miskin by name, by adress. Nanti data – data ini akan saya sodorkan ke mereka untuk mengecek apakah benar data-data tersebut. Karena tidak tertutup kemungkinan data itu tidak sama dengan kondisi riel di lapangan,” sebutnya.
Update data, kata Wabup penting untuk terus menerus dilakukan, selain agar program yang dilaksanakan tepat sasaran juga sebagai bahan evaluasi seberapa jauh program-program tersebut telah memberikan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Masa sudah lima tahun miskin terus, kan aneh. Makanya petugas dari Dinas Sosial harus turun ke desa untuk berkoordinasi agar ketahuan progress (penurunan atau peningkatan) dari data (jumlah penduduk miskin) yang diterbitkan kementerian sosial,” demikian Wabup.(EZ)
Komentar