KabarNTB, Sumbawa Barat – Pengentasan kemiskinan adalah pekerjaan sangat berat yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, tapi butuh keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat miskin itu sendiri.
Peran serta masyarakat miskin itu kata Wakil Bupati Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin adalah dengan jujur. Jujur mengakui status apakah benar miskin atau memang benar pernah tercatat sebagai orang miskin tetapi sudah keluar dari status kemiskinan itu sendiri.
“Kejujuran ini sangat penting agar kita bisa mengukur sejauh mana program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan,” kata Wabup, kepada KabarNTB, jum’at 28 april 2017.
“Ingat kebohongan bisa jadi doa. Nanti selamanya jadi miskin karena berbohong,” timpal Wabup mengingatkan.
Penegasan Wabup itu diungkapkan sehubungan dengan masih stagnannya angka kemiskinan di KSB, meski pemerintah daerah telah menggelontorkan berbagai program dan anggaran untuk mengurangi angka kemiskinan.
Tahun 2017 ini, Pemda bahkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 127 miliyar khusus untuk pengentasan kemiskinan melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan petani, nelayan, peternak dan UMKM (kartu bariri), santunan Lansia dan Penyandang cacat (kartu pariri), program bedah rumah tidak layak huni (tahun ini ditarhetkan 1.500 rumah), dan lain-lain.
“Itu belum termasuk program yang digelontorkan Pusat dan Provinsi. Jadi saya sedikit heran kok angka kemiskinan ini sulit sekali turun,” katanya.
Data dari Kementerian Sosial, jumlah penduduk miskin di KSB sebanyak 16 persen dari sekitar 130 ribu jiwa penduduk daerah itu. Tahun 2017 ini Pemda menargetkan angka tersebut turun 2 persen.
Wabup menduga angka kemiskinan sulit turun karena berbagai faktor. Antara lain masyarakat miskin yang masih belum jujur mengakui statusnya karena sudah terlanjur merasa nyaman dengan status tersebut, mengingat banyaknya program yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat miskin. Atau program-program yang di gelontorkan belum tepat sasaran.
“Bisa juga pendataan yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang dilakukan secara periodik setiap dua atau empat tahun sehingga progress penurunan angka kemiskinan ini lama baru bisa diketahui,” sebutnya.
Untuk mensiasati hal itu, Pemda KSB kata Wabup, melakukan inovasi untuk memastikan bahwa angka penduduk miskin yang diterbitkan Kementerian Sosial sesuai dengan kondisi riel di lapangan. Ia mengaku telah mencatat penduduk miskin by name by adress by fhoto yang nantinya akan diserahkan kepada para kepala desa untuk mengecek kebenarannya bersama para agent PDPGR dan petugas pendamping program keluarga harapan (PKH) dari Dinas Sosial.
Para PKH bahkan telah diberikan fasilitas laptop dan tablet berbasis android untuk menunjang kinerja pendataan dan memastikan data itu benar-benar valid.
Inovasi ini juga untuk memastikan program-program yang di gelontorkan tepat sasaran.
“Data hatus sesuai dengan fakta. Ketahui alamatnya, cari orangnya, foto kondisinya agar kita bisa menentukan program yang akan diberikan. Nanti secara periodik kita juga akan mengevaluasi secara mandiri data yang ada disamping yang dilakukan oleh BPS dan Kemensos,” demikian Wabup.(EZ)
Komentar