Cegah Pungli di Sekolah, Pelaku Pendidikan NTB Dibekali Wawasan Anti Korupsi

KabarNTB, Mataram – Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, menegaskan pentingnya para penyelenggara pendidikan memiliki komitmen tinggi menjaga integritas. Salah satunya dengan membentengi diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di sekolah.

Hal itu ditegaskan gubernur saat membuka kegiatan pembekalan selama dua hari kepada Para Kepala Sekolah, Calon Kepala Sekolah dan Para Pengawas Pendidikan SMA/SMK dan Lembaga Pendidikan lain yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTB, Selasa, 11 juli 2017, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, di Mataram.

Pembekalan tersebut secara khusus memberikan wawasan antikorupsi, terutama mengenai aturan pungutan dan sumbangan pendidikan, sebagai upaya preventif mencegah kasus kasus PUNGLI dilingkungan Sekolah. Tim Saber Pungli dan 4 Rektor PTS terkemuka di NTB didaulat menjadi Narasumber pada kegiatan dimaksud. Yakni Rektor STKIP Hamzanwadi, Rektor IKIP Mataram, Rektor STKIP Bima dan Rektor UNSA.

Gubermur mengingatkan para pendidik agar taat asas dan mengikuti prosedur atau standar standar yang sudah ditetapkan, terutama dalam pengelolaan keuangan.

“Khusus untuk pengelolaan belanja keuangan atau pungutan, jangan ada inovasi,” tegasnya.

Menurutnya, hal itu penting untuk menghindari jangan sampai institusi pendidikan sebagai tempat yang mulia, tempat anak-anak menimba ilmu, menjadi tercoreng karena dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang berkepentingan.

“Karenanya, untuk mewujudkan pendidikan yang berintegritas, dibutuhkan keteguhan komitmen dari seluruh pihak,” ungkap gubernur di hadapan 487 kepala sekolah, calon kepala sekolah dan pengawas yang hadir.

Gubenur  juga mengajak seluruh pengelola pendidikan di NTB agar menyikapi peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas (SMU/SMK) ini dengan menampilkan kinerja dan ikhtiar terbaik.

“Artinya pelimpahan kewenangan itu harus dapat secara nyata berkontribusi meningkatkan sektor pendidikan di NTB secara keseluruhan,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB HM Suruji,  menjelaskan, kegiatan pembekalan dihajatkan agar kedepan tidak ada lagi kasus yang menjerat pelaku utama Pendidikan dalam mengelola keuangan sekolah.

Pada saat itu, ia juga sempat melaporkan kepada Gubernur kondisi terakhir perkembangan penerimaan peserta didik sekolah menengah yang sudah digagas dengan sistem baru (Sistem zona).

“Alhamdulillah di NTB berjalan lancar dan aman, tanpa menolak seperti di daerah lain,” terangnya. (Yus)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.