KabarNTB, Mararam – Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, mengharapkan Ombudsman RI dapat terus menjaga independensi serta komukasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu 23 Agustus 2017.
Kunjungan Tim Evaluasi Ombusdmen tersebut menemui gubernur TGB, untuk menyampaikan questioner, sekaligus untuk meminta tanggapan dan masukan terkait kinerja Ombudsman di NTB.
Gubernur ahli tafsir Al-Qur’an tersebut meminta Ombudsman untuk terus menjaga independensi di tengah hiruk pikuk dunia perpolitikan. Apalagi, NTB saat ini tengah memasuki tahun politik, yang tentunya memiliki resistensi terhadap kinerja yang akan dilakukan.
“Sejauh ini, saya menilai Ombudsman telah melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada tugas yang terhambat. Semua berjalan dengan baik. Kalau ada laporan, Ombudsman selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk perbaikan layanan,” jelas TGB.
Sebagai lembaga pengawas layanan publik, Ombudsman, menurut Gubernur, juga diharapkan dapat menginisiasi berbagai inovasi untuk perbaikan pelayanan publik. Salah satunya adalah terobosan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.
“Ini penting, karenatata kelola pemerintah ke depan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan. Untuk itu Ombudsman diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama pemerintah,” ujar Gubernur.
Dengan demikian lembaga pengawas itu tidak hanya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat saja. Namun juga berperan dalam menyesuaikan perkembangan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan publik.
Sementara Perwakilan Ombudsman RI, Ninik Rahayu menjelaskan, bahwa evaluasi terhadap kinerja Ombudsman di daerah perlu dilakukan mengingat lembaga ini dibentuk dan diarahkan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, evalusai terhadap kinerja Ombudsman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang menerima berbagai aduan terkait layanan publik.
“Ke depan, Ombudsman Perwakilan NTB mampu berjejaring dengan lembaga-lembaga atau komunitas yang ada di daerah ini,” ungkap Ninik.
Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah, seperti LBH, PKK, LSM, menurutnya akan mempercepat terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melapor tentang kesulitan saat menerima layanan dari pemerintah.(Bi)
Komentar