KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Daerah Sumbawa Barat (KSB) merencanakan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di akhir tahun 2017 ini.
Evaluasi SKPD itu akan berimbas pada dihapusnya Dinas Ketahanan Pangan dan dikeluarkannya Bidang Peternakan dari Dinas Pertanian Hortikultura dan Peternakan menjadi dinas tersendiri.
Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, kepada KabarNTB Selasa siang 5 September 2017, mengungkapkan, selain dua SKPD dimaksud, rencananya bidang pemakaman akan dikeluarkan dari Dinas Sosial dan akan digabung dengan Bidang Pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi SKPD sendiri.
Bupati menjelaskan, penghapusan Badan Ketahanan Pangan, karena urusan mengenai pangan semestinya berada dibawah Dinas Pertanian.
“Ini kesalahan (pembentukan Badan Ketahanan Pangan). Ini terjadi karena petunjuk tekhnis pembentukan SKPD terlambat. Jadi nanti pangan akan bergabung menjadi Dinas Pertanian Hortikultur Dan Perkebunan,” jelas Bupati.
Untuk Bidang Sosial yang akan digabung dengan Pertamanan menjadi SKPD tersendiri, karena beban kerja Dinas Sosial (dinas kelas A) dengan keberadaan Bidang Pemakaman menjadi lebih berat.
“Sementara Peternakan akan menjadi dinas sendiri karena memenuhi kualifikasi sebagai dinas kelas A. Apalagi potensi peternakan kita juga cukup potensial sehingga perlu untuk dikelola dengan lebih intensif,” urai Bupati.
Ia menambahkan, rencana perubahan struktur SKPD itu akan segera diusulkan ke DPRD untuk dibahas agar bisa berlaku efektif per 1 Januari 2018.
“Saya sudah memerintahkan bagian bagian organisasi untuk menyusun draft perubahannya untuk di usulkan ke DPRD,” demikian Bupati.(EZ)
Komentar