KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyiapkan insentif khusus bagi desa yang berhasil melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, mengatakan pemberian insentif itu untuk memacu pemerintah desa agar terlibat aktif, berinovasi dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.
Dengan nilai Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD dan Dana Desa (DD) yang digelontorkan dari APBN, Wabup menyatakan sangat terbuka ruang bagi pemerintah desa untuk berinovasi mengentaskan kemiskinan. Program yang dilaksanakan nantinya tinggal disinkronkan agar selaras dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.
“Tahun 2018 kita akan evaluasi desa-desa yang sukses dalam program pengentasan kemiskinan. 2019 kita akan berikan insentif bagi desa yang paling sukses programnya,” janji Wabup, usai membuka rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan, yang dilaksanakan Dinas Sosial, di Taliwang Rabu 18 Oktober 2017.
Dalam sambutannya pada saat membuka Rakor, Wabup menginstruksikan seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk terlibat aktif dalam proses verifikasi data umum masyarakat miskin yang saat ini sedang berjalan.
Yang terpenting kata Wabup, Camat, lurah, kepala desa, kepala lingkungan sampai RT harus memahami tugas dan fungsi tim serta ikut aktif untuk memastikan proses verifikasi berjalan sesuai aturan dan data yang didapat benar-benar data riel. Pemda kata Wabup meminta agar data warga miskin itu tercatat by name, by adress dan by foto.
Dengan demikian, pihak desa bisa mencari formulasi yang tepat dalam.mengintervensi masyarakat miskin tersebut, disamping intervensi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang digelontorkan setiap tahun.
“Bila perlu nanti data penduduk miskin di tiap desa diumumkan di papan informasi desa, sehingga seluruh masyarakat tahu. Orang yang tidak miskin tapi mengaku miskin juga akan pasti akan ketahuan,” cetusnya.
Pemerintah daerah sendiri, kata Wabup di APBD 2018 mendatang tetap menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas. Program Kartu Bariri (petani, peternak, nelayan dan UMKM) dan Kartu Pariri (santunan penyandang disabilitas dan Lansia), BPJS Kesehatan dan sejumlah program pemberdayaan lainnya tetap berjalan.
“Alokasi anggaran di APBD tetap berkisar diatas Rp 60 miliyar, khusus untuk program pengentasan kemiskinan ini,” imbuhnya.
Data terakhir dari BPS, jumlah penduduk miskin di KSB tahun 2016 sebanyak 16,5 persen dari total sekitar 135 ribu jiwa lebih penduduk. Angka tersebut hanya turun 0,47 persen dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2015.
“Ini karena data yang dikeluarkan berdasarkan sensus ekonomi BPS itu diambil pada bulan Maret dan April (2016). Kalau diambil bulan desember, penurunannya pasti signifikan. Karena indikator – indikator kemiskinan sudah kita intervensi lewat berbagai program PDPGR. Misalnya jamabanisasi, bedah rumah, BPJS dan lain-lain,” demikian Wabup.(EZ)
Komentar