KabarNTB, Sumbawa – Anggota DPRD NTB, Daerah Pemilihan Sumbawa – Sumbawa Barat, H Johan Rosihan fokus melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan Reses Masa Sidang III tahun 2017 yang berlangsung dari 10 hingga15 Oktober 2017.
“Pada reses kali ini saya lebih banyak melakukan kunjungan lapangan terutama sekali beberapa lokasi yang punya potensi wisata di Kabupaten Sumbawa yang bisa dikembangkan,” ungkal Johan, kepada KabarNTB Sabtu 14 Oktober 2017.
Lokasi dimaksud adalah Batu Dulang di kecamatan Batu Lante dan Pantai Raja Kepe di Desa Lamenta Kecamatan Empang. Lokasi Batu Dulang, kata H Johan, akhir-akhir ini menjadi sangat viral sebagai destinasi wisata alam di Sumbawa. Dalam kunjungannya ia melihat masih sangat minim infrastruktur jalan, air bersih maupun fasilitas umum lainnya di lokasi dimaksud.
“Lokasi Pantai Raja Kepe lebih-lebih masih sangat terisolir. Saya mengetahui dari kepala desa Lamenta bahwa masyarakat sudah lebih dari 18 kali melakukan gotong royong utk membuka akses jalan motor kesana,” ungkapnya.
Dalam kunjungan yang berlangsung hari kamis 12 oktober 2017 itu, Johan ikut bergotong royong bersama masyarakat desa Lamenta untuk menuntaskan akses jalan untuk sepeda motor dari desa Lamenta sampai ke Pantai Raja Kepe.
“Kedua kawasan tersebut memang berada dalam wilayah Hutan Lindung, karenanya dalam pengembangannya dibutuhkan koordinasi dengan dinas kehutanan melalui KPH masing masing,” imbuhnya.
Selain kunjungan Lapangan, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga melaksanakan pertemuan tatap muka dengan Camat Empang dan jajarannya, karang taruna dan kepala desa se kecamatan Empang.
Pada pertemuan itu banyak yang menjadi aspirasi masyarakat, dari persoalan guru GTT, normalisasi sungai sebagai antisipasi banjir, tempat pembuangan akhir sampah kecamatan sampai persoalan pengembangan TPQ dan lainnya.
Juga berkesempatan hadir dalam acara pendampingan penerapan kurikulum di SMK 1 Tarano yang dihadiri oleh SMK Tarano dan SMK Plampang. Pada acara tersebut sempat juga berdiskusi dengan kepala sekolah, pengawas dan guru SMK. H Johan mengaku banyak hal yang terungkap terkait masalah pengalihan kewenangan kabupaten ke provinsi, dampak penggunaan kartu indonesia pintar terhadap kegiatan belajar, perlengkapan sekolah sampai masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung sekolah.
“Insyaa Allah beberapa catatan-catatan aspirasi dari keseluruhan hasil reses tersebut akan saya susun sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD untuk selanjutnya akan kita masukkan dalam pembahasan APBD 2018, baik APBD murrni maupun perubahannya,” demikian H Johan Rosihan.(Bi/*)
Komentar