KabarNTB, Sumbawa Barat – Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Sumbawa Barat, diminta untuk mempersiapkan Program Kerja untuk diperjuangkan di musyawarah rencana pembangunan/Musrenbang Provinsi NTB.
Hal itu dikemukakan Wakil Bupati, Fud Syaifuddin, dalam rapat pembahasan persiapan materi pembangunan KSB menghadapi Musrenbang Provinsi NTB di ruang rapat utama Gedung Graha Fitrah, Rabu pagi 28 Februari 2018.
Wabup dalam arahannya mengatakan, seluruh OPD mesti mempersiapkan program kerja sesuai visi misi daerah. Program kerja tersebut kemudian akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi dalam Musrenbang tingkat Provinsi.
Senin 5 maret akan dilaksanakan pertemuan awal Musrenbang oleh Gubernur dengan Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang mesti dimanfaatkan agar program usulan Pemda KSB bisa menjadi prioritas.
“Di pertemuan itu nanti kepala daerah akan mengusulkan pokok pikiran program kerja Pemda KSB kepada Gubernur. Karena itu Bappeda dan Litbang harus segera menyusun pokok pikiran yang meringkas program kerja dari setiap OPD,” jelas Wabup.
“Musrenbang itu memperjuangkan anggaran dan merebut kebijakan, kepala Daerah lain juga melakukan komunikasi, kami juga akan berusaha,” tambahnya.
Wabup menyatakan banyak hal yang harus disuarakan, mulai soal kehutanan, galian c yang kewenanganannya dialihkan ke Provinsi dan berdampak pada terbengkalainya beberapa lokasi penambangan di lapangan. Kemudian masalah pengambil alihan urusan pendidikan atas yang juga meninggalkan masalah, karena banyaknya PTT yang terbengkalai tidak diakomodir provinsi.
“Juga masalah pembagian porsi anggaran provinsi ke kabupaten dan banyak lagi yang akan kita perjuangkan,” sebut Wabup.
Asisten pemerintah dan Kesra Setda KSB, Mukhlis M.Si, mengatakan, RKPD KSB Tahun 2019 adalah Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Melanjutkan Perlindungan Sosial Masyarakat dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan.
Dari tema tersebut, ada empat prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, pertama, memperkuat implementasi PDPGR. Kedua, memperkuat kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi dan menjaga kondusifitas daerah untuk kesuksesan Pemilu 2019. Dan Keempat, mempercepat persiapan penataan birokrasi daerah dan desa berbasis teknologi informasi.(EZ)
Komentar