Jaksa Gelar Ekspose untuk Putuskan Status Kasus Proyek Tanah Urug Pasar Brang Bara

KabarNTB, Sumbawa – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa telah merampungkan penyelidikan dugaan penyimpangan proyek pengadaan tanah urug pasar Brang Bara.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Anak Agung Raka PD, Kamis 8 maret 2018 mengatakan, untuk memastikan kelanjutan kasus tersebut, Kejaksaan akan menggelar kegiatan ekspose untuk menentukan apakah akan berlanjut atau tidaknya kasus tersebut.

“Jika tidak, maka akan dihentikan dan jika dilanjutkan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkap Anak Agung Raka.

Dijelaskannya, selain telah merampungkan penyelidikan, penyidik juga memiliki tiga usulan dalam kasus dimaksud. Untuk menyepakati usulan jaksa penyidik inilah ekspose harus dilaksanakan.

Proyek pasar Brang Bara, Kabupaten Sumbawa

“Ekspose rencananya akan dilaksanakan usai sholat Jumat 9 maret 2018 besok. Usulan yang akan dibahas nantinya adalah, penyelidikan dihentikan, dinaikkan atau diperdalam lagi. Dari tiga usulan ini nantinya akan disepakati satu usulan,” jelasnya.

Poyek tanah urugan Pasar Brang Bara dikerjakan CV. Khalifah dengan nilai Rp 197 juta yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa. Namun dalam pengerjaannya diduga bermasalah karena terindikasi adanya perbuatan melawan hukum.

Ini salah satu alasan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sumbawa menolak permintaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Namun dalam rapat evaluasi yang digelar TP4D beberapa waktu lalu, menyebutkan hasil uji laboratorium material yang digunakan dalam pengurugan Pasar Brangbara sudah sesuai. Persoalannya hanya kurang padat, sehingga lantai pasar tersebut dikhawatirkan tidak bertahan lama. Meski demikian pembangunan konstruksi Pasar Brangbara tidak berpengaruh terhadap tanah urugan tersebut.
Sebab konstruksinya memiliki kekuatan karena didukung dengan ketebalan dan kedalaman pondasi di samping material yang ada.

Tanah urugan itu sendiri harus dipadatkan. Untuk pemadatan ini sudah menjadi tanggung jawab PT Tiba Papua — pelaksana proyek konstruksi Pasar Brangbara tanpa adanya tambahan waktu dan biaya.

Namun belakangan Ahmad selaku pemilik modal tanah urug mengancam akan membongkar lantai Pasar Brang Bara, sebab sampai sekarang PPK dan KPA menolak membayar hasil pengerjaan proyek tanah urug tersebut karena dianggap bermasalah. Meski tidak dibayar, tanah urug itu dimanfaatkan sebagai tempat berdirinya lantai pasar Brang Bara hingga saat ini. (JK)

 

Komentar