KabarNTB, Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin menginstruksikan seluruh perangkat mulai dari SKPD terkait, Camat, Lurah/Kepala Desa, Agen PDPGR, hingga Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mulai bergerak melaksanakan sosialisasi tentang rencana penutupan aktifitas tambang tanpa ijin (PETI).
Instruksi itu disampaikan Bupati di hadapan masyarakat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Forum Yasinan (Pelayanan Setara dan Inklusif Andalan) Pemda KSB, Kamis malam 26 Juli 2018.
Bupati menegaskan, sesuai hasil rapat koordinasi seluruh bupati/walikota bersama Kapolda NTB pekan lalu, memutuskan bahwa seluruh aktifitas PETI di NTB harus dihentikan, karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial kemasyarakatan yang sangat memprihatinkan.
Bupati juga mengungkap bahwa dalam Rakor tersebut keberadaan Aktifitas PETI di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa paling disorot. Karena bukan hanya kegiatan penambangan dilakukan di dalam kawasan hutan, juga aktifitas pengolahan hasil tambang menggunakan gelondong dan tong yang merajalela yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat, termasuk pelaku PETI itu sendiri. Bahkan di Kecamatan Sekongkang sudah ada satu perkampungan khusus penambang.
“Rakor itu memutuskan, untuk penanganan PETI akan dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi dan pendekatan hukum. Jadi semua komponen termasuk kita di Kabupaten harus sudah mulai bergerak dari sekarang, melaksanakan sosialiasi secara maksimal tentang rencana penutupan,” jelas Bupati.
Pemerintah Provinsi NTB, sambungnya, telah membentuk tim khusus yang melibatkan Polri, TNI, Kehutanan serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penertiban. Saat ini di Pulau Lombok tim telah mulai bekerja.
“Jadi kita harus sudah mulai bergerak melaksanakan sosialisasi ke masyarakat sebelum tim dimaksud turun ke KSB,” imbuhnya.
Bupati menyatakan optimis jika semua pihak, termasuk masyarakat bersinergi dan punya kesamaan sikap maka tujuan utama untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan generasi, serta mengantisipasi dampak sosial di masyarakat, bisa tercapai.
“Kalau kita bergerak bersama bisa ! Harus sama pemahaman kita bahwa tambang liar ininberbahaya. Jangan lagi karena alasan perut, tetapi hutan rusak, lingkungan tercemar,” ucapnya.
Mantan Sekretaris Daerah KSB itu juga meminta masyarakat untuk mencontoh kekompakan pemerintah dan masyarakat kecamatan Brang Ene, meskipun melalui perjuangan yang berat, tetapi mampu mempertahankan wilayahnya tetap bebas dari aktifitas PETI.
Bupati mengaku sudah berdialog dengan masyarakat pelaku penambangan yang mengakui sudah banyak korban jiwa. Bahkan ada yang meninggal tidak diketahui identitasnya dan dimakamkan di pemakaman umum di Kelurahan Sampir.
“Sudah banyak temuan ikan mati di sepanjang aliran sungai dari Brang Rea sampai Taliwang. Keberlangsungan satwa dan fauna di Lebo Taliwang juga sangat mengkhawatirkan. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaganya,” tandasnya.(EZ)
Komentar