KabarNTB, Sumbawa – KPH Puncak Ngengas Batu Lanteh, Sumbawa memastikan titik koordinat sejumlah lokasi lahan yang diklaim masyarakat yang terdampak proyek bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan, masuk dalam kawasan hutan.
Penegasan KPH itu berdasarkan hasil turun lapangan tim dari pemerintah daerah Sumbawa bersama perangkat desa serta masyarakat untuk melakukan croscek langsung terhadap lahan 35 orang warga yang diindikasikan berada di luar kawasan hutan, pada Ahad 22 Juli 2018.
Tim terdiri dari petugas KPH Puncak Ngengas Batu Lanteh Habibi S.Hut bersama Ketua Komisi I DPRD, Syamsul Fikri AR, Andi Rusni dan Anggota Komisi II, Salamuddin Maula, Yasin Musamma, Berlian Rayes, serta Kabag Pertanahan Setda Sumbawa Abdul Haris, Camat Utan, Pemdes Utan serta Pihak Polsek dan Koramil Utan serta perwakilan masyarakat Utan.
Habibi S.Hut mengatakan, dengan kepastian titik kordinat itu masuk dalam kawasan hutan, sudah tentu pemerintah daerah tidak akan berani memberikan ganti rugi atas lahan dimaksud.
Ia meminta kepada semua pihak agar keputusan hasil crosscek lokasi yang dilakukan oleh Tim Pemda Sumbawa bersama DPRD itu dapat diterima dan menjadi keputusan bersama.
“Secara teknis sudah dilakukan pengambilan titik koordinat. Dan pengambilan titik koordinat tersebut sesuai batas yang diklaim dari masyarakat. Kami semua menyaksikan dan sudah mengecek kelapangan dengan menggunakan alat. Dan ternyata lokasi yang diklaim tersebut adalah kawasan. Kawasan hutan milik negara yang berbatasan langsung dengan alam yakni sungai,” ungkap Habibi.
Untuk diketahui, Pembangunan Bendungan Beringin Sila akan menelan dana sekitar Rp 1,7 Trikiun yang bersumber dari Anggaran Prioritas Presiden. Penandatanganan Kontrak akan berlangsung sekitar bulan Oktober yang akan datang.
Rencana panjang bentangan bendungan sekitar 700 meter dan tinggi sekitar 75 meter. Diperkirakan Bendungan Beringin Sila ini akan menjadi salah satu bendungan tertinggi di Indonesia yang akan mengairi ribuan hektar lahan.(JK)
Komentar