KabarNTB, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi menggelar rapat rencana aksi cepat tanggap bencana. Rapat tersebut langsung dipimpin Menkopolhukam Wiranto didampingi Menteri Sosial, Idrus Marham dan Pangdam IX/Udayana.
Rapat tersebut membahas penajaman atau mengefektifkan hari-hari ke depan terkait dampak bencana gempa 7,0 SR, yang mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Senin Malam 6 Agustus 2018.
Menkopolhukam, Wiranto menyampaikan keberadaanya di NTB merupakan perintah Presiden yang memerintahkan dirinya untuk memimpin aksi cepat, terkait tanggap darurat bagi para korban. Maka yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi serta bertindak cepat. Apa yang dibutuhkan saat ini tinggal dikomunikasikan dengan menteri sosial.
“Segera tetapkan siapa mengurus apa dan dengan cara apa,” jelasnya, seraya berharap korban jiwa tidak banyak, jadi dibutuhkan penanganan cepat oleh semua pihak.
Mensos, idrus Marham menjelaskan hal yang perlu segara dilakukan adalah mengatasi rasa trauma dan kepanikan masyarakat. Apalagi kepanikan itu terkait dengan isu tsunami yang akan terjadi dan menimpa masyarakat. padahal itu semua tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Harus kita pulihkan segera,” tegas Mensos.
Hal kedua menurutnya adalah mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Untuk melakukan itu semua diperlukan kekuatan dan kekuatan itu lahir dari keterpaduan semua pihak.
“Semua elemen yang ada tunduk pada ketua posko,” jelasnya.
Kalau itu dilakukan, maka semua pelaksanaan tanggap darurat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Apa apa yang diperlukan oleh posko dalam hal kebutuhan, akan kita penuhi dengan mekanisme yang ada,” ungkapnya secara menjelaskan bahwa dapur mobile dapat dikerahkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Mensos juga akan segera menyalurkan bantuan ahli waris, sebesar 15 juta rupiah. Untuk itu, ia meminta agar segera dilakukan inventarisasi jumlah korban, jumlah keluarga dan jumlah rumah yang rusak.
“Saya minta, besok jadwalkan penyerahan bantuan itu,” pinta Mensos.
Gubernur dalam pengantarnya mengatakan, dirinya telah memerintahkan segenap jajarannya, baik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kadis Sosial, Kadis PU, Kadis Perumahan, dan Kadis Kesehatan dan jajaran TNI dan Polri untuk segera bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah. Gubernur menugaskan Danrem 162/WB sebagai pengendali lapangan, sebab TNI memiliki kecakapan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
“Kita harapkan secepatnya sudah terorganisasi untuk turun semuanya, sehingga dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten bisa bergerak bersama-sama dalam menangani korban gempa,” ujarnya.
Gubernur mengunjungi langsung lokasi bencana dan menengok para korban bencana Gempa. “Ya tadi sejak semalam saya mengunjungi RSUP dan langsung menuju Lombok Utara tepatnya di depan kantor Bupati KLU melihat langsung pelaksanaan tangga bencana,” tutur TGB.
Yang kedua yang ditegaskan Gubernur, bahwa mulai besok segara dirumuskan yang baik oleh masing-masing OPD serta turun langsung kelapangan. Karena menurutnya, wilayah terdampak gempa cukup luas. Sehingga tidak mungkin untuk diserahkan pada instansi tertentu, karena walaupun sudah diturunkan pasukan msh tidak cukup memadai untuk mengatasi masalah.
Gubernur berharap kepada instansi vertikal untuk turun membantu TIM di lapangan, sehingga perlu koordinasi dan integrasi diantara pihak terkait. Gubernur menyampaikan saatnya sumberdaya OPD untuk memaksimalkan kemampuannya untuk beramal jariyah, untuk memaksimalkan tanggap bencana baik untuk rekonsiliasi maupun rekontruksi.
“Instruksi saya libur sekolah masih diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan, yaitu setelah pengecekan bangunan sekolah,” tegas TGB.(VR)
Komentar