Agen PDPGR : Disoal di Tingkat Lokal, Dijadikan Contoh di Tingkat Nasional

KabarNTB, Sumbawa Barat – Seperti di daerah terdampak gempa lainnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga diwarnai gejolak.

Bahkan Jum’at pagi sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Korban Gempa (GMKG) sempat melaksanakan aksi demo di kantor bupati. Keberadaan agen PDPGR dalam struktur tim disoal.

Namun sebaliknya, pemerintah pusat justeru memuji program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Pemda KSB yang melibatkan Agen PDPGR dan dijadikan contoh untuk daerah terdampak gempa lainnya.

Kegiatan Sosialisasi Juknis dana stimulan bantuan rehab rumah korban gempa yang dilaksanakan Pemda KSB, Jum’at 28 September 2018

“KSB merupakan daerah yang paling cepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksinya. Saat ini rumah korban gempa yang rusak berat bahkan sudah mulai dibangun,” ujar Jarwansyah, Kasubdit pemantauan dan pelaporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kegiatan sosialisasi Juknis dana stimulan di Taliwang, Jum’at 28 September 2018.

Jarwansyah mengungkap, kesulitan yang dihadapi di daerah terdampak lainnya adalah ketiadaan perangkat Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah ready untuk bekerja ketika sewaktu-sewaktu bencana terjadi, seperti agen PDPGR di KSB.

Untuk membentuk Pokmas membutuhkan waktu dan proses yang rumit. Disatu sisi, program rehabilitasi dan rekonstruksi mesti cepat dilaksanakan karena tidak lama lagi akan memasuki musim penghujan. Sementara pencairan dan penggunaan dana stimulan rehab rumah yang diberikan pemerintah harus dipertanggungjawabkan lewat proses administrasi yang cukup rumit.

Kalau warga (korban) yang dibebankan untuk mengurus administrasi pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana stimulan itu tanpa pendampingan dari perangkat lainnya, Jarwansyah pesimis bisa cepat selesai.

“Jadinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah dan PPK yang pusing. Ketika diminta pertanggungjawaban, masyarakat bilang kita selama ini pegang cangkul pak, nda bisa disuruh pegang pulpen,”.

“Jadi dengan adanya agen yang sudah pengalaman, ada Pokmas, Alhamdulilah bisa dilaksanakan dengan musyawarah dan gotong royong, pembangunan rumah warga yang rusak sudah mulai dibangun,” urainya.

Sementara Bupati KSB, HW Musyafirin memotivasi para agen dan tim yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tetap bekerja ikhlas untuk percepatan, meski keberadaan mereka dipersoalkan sebagian masyarakat.

Bupati menyatakan keberadaan agen PDPGR dalam keanggotaan Pokmas merupakan nilai plus dari keberadaan Pokmas itu sendiri. Mereka bertugas mendampingi dan membantu korban gempa.

Sedangkan Babinsa TNI dan Babhinkamtibmas Polri bertugas sebagai penggerak gotong royong dan ASN dibawah koordinasi inspektorat kabupaten sebagai pengawas dan membantu korban untuk akuntabilitas pelaksanaan program.

Saat ini sudah dibentuk 193 Pokmas Plus yang anggotanya terdiri dari warga korban gempa di Peliuk dan agen PDPGR di peliuk setempat.

“Yang berperan penting tetap korban itu sendiri. Keberadaan komponen plus ini untuk membantu. Membantu menyusun RAB, pembelanjaaan, SPJ, hanya itu,” tandas Bupati.

Sebelumnya pujian serupa untuk kecepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di KSB yang  melibatkan agen PDPGR juga diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala BNPB Willem R ketika berkunjung ke wilayah terdampak gempa di KSB beberapa waktu lalu.

Kepala BNPB bahkan secara khusus mengundang bupati KSB HW Musyafirin untuk menjadi pembicara di forum internasional pengurangan dampak bencana yang digagas UNHCR (badan pengungsi PBB) yangbakan dilaksanakan di Medan pada 20 Oktober mendatang.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.