Gili Tapan Diduga Dikuasai Warga Asing, Wabup Sumbawa : Pihak Terkait Akan Dipanggil !

KabarNTB, Sumbawa – Isu tentang penjualan pulau di Kabupaten Sumbawa kembali mencuat. Kali ini, sebahagian besar lahan di Gili Tapan, Desa Labuhan Sangor, Kecamatan Maronge, disebut telah dikuasai warga asing. Hal itu diperkuat dengan adanya penerbitan beberapa sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelusuran, diketahui saat ini sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) 8 persil. Sementara 11 persil lainnya masih dalam proses pembuatan yang dilakukan oleh BPN Sumbawa.

Gili Tapan, di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa yang diisukan sebagian besar telah dikuasai warga negara asing

Selain itu, disebut-sebut bahwa proses pengajuan nama dalam akta tersebut adalah nama warga yang berdomisili di Sumbawa. Sedangkan orang yang diduga akan menguasai Gili Tapan adalah warga negara asing.

Untuk mengetahui lebih dalam hal tersebut, media mencoba menghubungi pihak BPN, dalam hal ini salah satu unsur pimpinan BPN Sumbawa, Fataruddin.

Namun ia mengaku belum bisa memberikan keterangan. Ia menyatakan alangkah baiknya permasalahan tersebut dikonfirmasi langsung kepada kepala BPN yang saat ini masih tugas luar daerah.

“Mohon maaf pak. Terkait hal tersebut yang bisa menjawabnya adalah pak Kepala kantor,” kata Fataruddin.

Gili Tapan merupakan pulau kecil dengan pantai yang indah dengan luas kurang dari 130 hektar. Sekitar 100 hektar diantaranya diduga sudah dikuasai asing. Hasil penelusuran ada kejanggalan dalam proses pembuatan sertifikat tanah di lokasi itu, yakni kebanyakan tidak mengantongi Sporadik atau SPPT, tapi menggunakan sppt sandingan.

Wakil Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah yang dikonfirmasi media Senin 17 September 2018, mengatakan, jika hal itu (penguasaan oleh warga asing) benar terjadi, maka dirinya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi.

Wabup menegaskan pihaknya akan menggali dan menelusuri kebenaran isu kepemilikan sebagian besar tanah oleh pihak asing di wilayah Gili Tapan.

”Jangan sampai permasalahan yang sama mengemuka kembali pada saat ini, menginggat permasalahan tersebut sempat mengemuka pada tahun 2017 lalu dan pada tahun tersebut pengurusan sertifikat pernah dihentikan,” ujarnya mengingatkan.

Jika isu itu benar, tambahnya, maka Pemerintah Daerah harus menghentikan proses pembuatan sertifikat tersebut lantaran tidak sesuai dengan prosedur.(HRM)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.