KabarNTB, Sumbawa – Bupati Sumbawa HM Husni Djibril menegaskan Pemerintah Daerah telah berupaya untuk membangun sebuah sistem Layanan Terpadu (SLRT) untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif.
Saat membuka Sosialisasi Layanan Sosial Satu Pintu melalui SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Selasa 18 Desember 2018, bupati mengatakan sistem layanan ini telah berjalan cukup baik dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
Identifikasi berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Dalam hal ini SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik,” urai bupati.
Terhadap program tersebut, Bupati minta semua pihak dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat miskin/rentan dengan focus program dan tepat sasaran.
“Dengan begitu penyelenggaraan SLRT semakin mampu memperkuat hubungan jejaring kerja antara pusat dan daerah melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan target penurunan angka kemiskinan 2 % setiap tahun,” tgasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Tri Karyati, mengatakan kegiatan sosialisasi bertujuan agar ada pemahaman bagi stakeholder/unsur pelaksanaan SLRT tentang lembaga layanan terpadu bagi masyarakat miskin, rentan dan mengelola keluhan-keluhan masyarakat untuk direkomendasikan ke lembaga/instansi terkait.
Sehingga nantinya terlaksana verifikasi data kemiskinan yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT), serta peningkatan aksebilitas masyakat miskin/rentan terhadap program-program perlindungan sosial.(JK)
Komentar